Bareskrim: Dua Tersangka Baru Kasus Kondensat SKK Migas

Brigjen Pol Victor E Simanjutantak (tipanews.com)
Brigjen Pol Victor E Simanjutantak (tipanews.com)

Jakarta — Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang penjualan kondensat bagian negara yang melibatkan SKK Migas dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI).

“Dua tersangka baru, RP dan HW,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor E Simanjuntak di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (8/5).

Namun demikian Victor enggan menyebut secara detail apa peran RP dan HW dalam proyek penjualan kondensat tersebut.

“Nanti diperiksa dulu, baru diketahui perannya,” jelasnya.

Sebelumnya, Bareskrim telah menetapkan seorang tersangka berinisial DH, pejabat SKK Migas (dulu BP Migas) yang diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk langsung PT TPPI sebagai perusahaan pelaksana tanpa melalui prosedur yang seharusnya.

Rencananya ketiga tersangka tersebut bakal diperiksa oleh penyidik pada Selasa (12/5).

Sebelumnya pada Selasa (5/5) hingga Rabu (6/5) dini hari, penyidik Bareskrim Polri menggeledah kantor SKK Migas yang berlokasi di Wisma Mulia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, dan kantor PT TPPI di Mid Plaza II Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen.

Kasus ini bermula dari penunjukan langsung SKK Migas terhadap PT TPPI terkait penjualan kondensat pada kurun waktu 2009-2010.

Tindakan ini menyalahi peraturan BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-50 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondesat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-S0 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara.

“Ini melanggar ketentuan Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau Pasal 3 dan Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2002 Tentang TPPU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara,” paparnya.

Akibat kasus ini, diperkirakan negara dirugikan sebesar 156 juta dolar AS atau Rp2 triliun

Ant/APD

Comments are closed.