PICTURE: Kerugian Pendapatan Daerah Sebesar RP285,78 Miliar

Ketua DPD Irman Gusman (tengah) didampingi Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad (kiri) dan GKR Hemas (kanan) memimpin Sidang Paripurna Luar Biasa DPD di Nusantara IV, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/4). BPK menemukan antara lain ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp285,78 miliar di 68 pemerintah daerah. BPK juga menemukan potensi kerugian daerah senilai Rp 1,29 tiliriun yang terjadi di 43 pemerintah daerah karena aset berupa mesin peralatan, dan aset lainnya tidak diketahui keberadaannya. Dalam Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT), BPK menemukan masalah dalam pengelolaan pendapatan daerah, terdapat kekurangan penerimaan di 27 pemerintah daerah senilai Rp132,23 miliar, meliputi antara lain penerimaan negara/daerah yang belum diterima/disetor ke kas negara/daerah dan pengenaan tarif pajak/pendapatan negara bukan pajak yang lebih rendah dari ketentuan. FORUM/Arief Manurung
Ketua DPD Irman Gusman (tengah) didampingi Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad (kiri) dan GKR Hemas (kanan) memimpin Sidang Paripurna Luar Biasa DPD di Nusantara IV, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).
Ketua DPD Irman Gusman didampingi Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad dan GKR Hemas menerima buku ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2014 yang diserahkan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis saat Sidang Paripurna Luar Biasa DPD di Nusantara IV, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/4). BPK menemukan antara lain ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp285,78 miliar di 68 pemerintah daerah. BPK juga menemukan potensi kerugian daerah senilai Rp 1,29 tiliriun yang terjadi di 43 pemerintah daerah karena aset berupa mesin peralatan, dan aset lainnya tidak diketahui keberadaannya. Dalam Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT), BPK menemukan masalah dalam pengelolaan pendapatan daerah, terdapat kekurangan penerimaan di 27 pemerintah daerah senilai Rp132,23 miliar, meliputi antara lain penerimaan negara/daerah yang belum diterima/disetor ke kas negara/daerah dan pengenaan tarif pajak/pendapatan negara bukan pajak yang lebih rendah dari ketentuan. FORUM/Arief Manurung
Ketua DPD Irman Gusman didampingi Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad dan GKR Hemas menerima buku ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2014 yang diserahkan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis saat Sidang Paripurna Luar Biasa DPD di Nusantara IV, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).
Ketua DPD Irman Gusman (tengah) didampingi Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad (kiri) dan GKR Hemas (kanan) memimpin Sidang Paripurna Luar Biasa DPD di Nusantara IV, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/4). BPK menemukan antara lain ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp285,78 miliar di 68 pemerintah daerah. BPK juga menemukan potensi kerugian daerah senilai Rp 1,29 tiliriun yang terjadi di 43 pemerintah daerah karena aset berupa mesin peralatan, dan aset lainnya tidak diketahui keberadaannya. Dalam Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT), BPK menemukan masalah dalam pengelolaan pendapatan daerah, terdapat kekurangan penerimaan di 27 pemerintah daerah senilai Rp132,23 miliar, meliputi antara lain penerimaan negara/daerah yang belum diterima/disetor ke kas negara/daerah dan pengenaan tarif pajak/pendapatan negara bukan pajak yang lebih rendah dari ketentuan. FORUM/Arief Manurung
Ketua DPD Irman Gusman (tengah) didampingi Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad (kiri) dan GKR Hemas (kanan) memimpin Sidang Paripurna Luar Biasa DPD di Nusantara IV, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).
Ketua DPD Irman Gusman didampingi Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad dan GKR Hemas menerima buku ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2014 yang diserahkan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis saat Sidang Paripurna Luar Biasa DPD di Nusantara IV, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/4). BPK menemukan antara lain ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp285,78 miliar di 68 pemerintah daerah. BPK juga menemukan potensi kerugian daerah senilai Rp 1,29 tiliriun yang terjadi di 43 pemerintah daerah karena aset berupa mesin peralatan, dan aset lainnya tidak diketahui keberadaannya. Dalam Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT), BPK menemukan masalah dalam pengelolaan pendapatan daerah, terdapat kekurangan penerimaan di 27 pemerintah daerah senilai Rp132,23 miliar, meliputi antara lain penerimaan negara/daerah yang belum diterima/disetor ke kas negara/daerah dan pengenaan tarif pajak/pendapatan negara bukan pajak yang lebih rendah dari ketentuan. FORUM/Arief Manurung
Ketua DPD Irman Gusman didampingi Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad dan GKR Hemas menerima buku ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2014 yang diserahkan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis saat Sidang Paripurna Luar Biasa DPD di Nusantara IV, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).

BPK menemukan antara lain ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah senilai Rp285,78 miliar di 68 pemerintah daerah. BPK juga menemukan potensi kerugian daerah senilai Rp 1,29 tiliriun yang terjadi di 43 pemerintah daerah karena aset berupa mesin peralatan, dan aset lainnya tidak diketahui keberadaannya. Dalam Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT), BPK menemukan masalah dalam pengelolaan pendapatan daerah, terdapat kekurangan penerimaan di 27 pemerintah daerah senilai Rp132,23 miliar, meliputi antara lain penerimaan negara/daerah yang belum diterima/disetor ke kas negara/daerah dan pengenaan tarif pajak/pendapatan negara bukan pajak yang lebih rendah dari ketentuan. FORUM/Arief Manurung

Comments are closed.