PICTURE: Golkar Sepakati Pilkada Serentak

(dari kiri kanan) Ketua Komisi II DPR Rame Kamaruzzaman bersama Sekretaris Jenderal Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie Idrus Marham, Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo memberikan keterangan pers terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 di Ruang Fraksi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4). Pilkada serentak 2015 disepakati diikuti oleh seluruh partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2014. Panja Pilkada yang dibentuk Komisi II DPR bersama pemerintah menyetujui bahwa parpol peserta Pemilu 2014 diharuskan mengikuti Pilkada serentak 2015. Berdasarkan UU No 15 dan UU No 8 tahun 2015 tentang Pemilu dan Pilkada. Dalam UU No 8 pasal 9 tentang Pilkada, dinyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaran Pilkada meliputi, menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. FORUM/Arief Manurung
(dari kiri kanan) Ketua Komisi II DPR Rame Kamaruzzaman bersama Sekretaris Jenderal Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie Idrus Marham, Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo memberikan keterangan pers terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 di Ruang Fraksi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4).
Ketua Komisi II DPR Rame Kamaruzzaman (kiri) bersama Sekretaris Jenderal Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie Idrus Marham (tengah) dan Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin (kanan) memberikan keterangan pers terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 di Ruang Fraksi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4). Pilkada serentak 2015 disepakati diikuti oleh seluruh partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2014. Panja Pilkada yang dibentuk Komisi II DPR bersama pemerintah menyetujui bahwa parpol peserta Pemilu 2014 diharuskan mengikuti Pilkada serentak 2015. Berdasarkan UU No 15 dan UU No 8 tahun 2015 tentang Pemilu dan Pilkada. Dalam UU No 8 pasal 9 tentang Pilkada, dinyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaran Pilkada meliputi, menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. FORUM/Arief Manurung
Ketua Komisi II DPR Rame Kamaruzzaman (kiri) bersama Sekretaris Jenderal Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie Idrus Marham (tengah) dan Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin (kanan) memberikan keterangan pers terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 di Ruang Fraksi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4).

Dalam keterangannya Golkar menyepakati Panja Pilkada Komisi II DPR sebagai rekomendasi terhadap rancangan peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mengenai Kepengurusan Partai Politik yang berhak mengajukan pasangan Calon. Berdasarkan UU No 15 dan UU No 8 tahun 2015 tentang Pemilu dan Pilkada. Dalam UU No 8 pasal 9 tentang Pilkada, dinyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaran Pilkada meliputi, menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. FORUM/Arief Manurung

 

Comments are closed.