PICTURE: DPD Usulkan Revisi UU Pertanahan

(dari kanan ke kiri) Ketua Komite I Akhmad Muqowam, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan, Wakil Ketua Komite I Benny Ramdhani, Fachrul Razi berbincang saat menghadiri rapat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di ruang Komite I DPD, Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/4). Rapat tersebut membahas usulan revisi dan menyempurnakan Undang-Undang (UU) tentang Pertanahan/Agraria. Ferry mengatakan saran revisi UU itu untuk membahas materi yang baru dengan perbaikan penyempurnaan pada aspek sosiologis dan filosofis. Ia menyebutkan penyempurnaan materi UU tentang Agraria menekankan terhadap penegasan hak atas tanah pada negara sejak jaman penjajahan yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup masyarakat saat ini. selain itu pertemuan tersebut membicarakan penataan biaya pungutan atas tanah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). FORUM/Arief Manurung
(dari kanan ke kiri) Ketua Komite I Akhmad Muqowam, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan, Wakil Ketua Komite I Benny Ramdhani, Fachrul Razi berbincang saat menghadiri rapat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di ruang Komite I DPD, Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/4).
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan menghadiri rapat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di ruang Komite I DPD, Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/4). Rapat tersebut membahas usulan revisi dan menyempurnakan Undang-Undang (UU) tentang Pertanahan/Agraria. Ferry mengatakan saran revisi UU itu untuk membahas materi yang baru dengan perbaikan penyempurnaan pada aspek sosiologis dan filosofis. Ia menyebutkan penyempurnaan materi UU tentang Agraria menekankan terhadap penegasan hak atas tanah pada negara sejak jaman penjajahan yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup masyarakat saat ini. selain itu pertemuan tersebut membicarakan penataan biaya pungutan atas tanah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). FORUM/Arief Manurung
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan menghadiri rapat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di ruang Komite I DPD, Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/4).
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan menghadiri rapat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di ruang Komite I DPD, Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/4). Rapat tersebut membahas usulan revisi dan menyempurnakan Undang-Undang (UU) tentang Pertanahan/Agraria. Ferry mengatakan saran revisi UU itu untuk membahas materi yang baru dengan perbaikan penyempurnaan pada aspek sosiologis dan filosofis. Ia menyebutkan penyempurnaan materi UU tentang Agraria menekankan terhadap penegasan hak atas tanah pada negara sejak jaman penjajahan yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup masyarakat saat ini. selain itu pertemuan tersebut membicarakan penataan biaya pungutan atas tanah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). FORUM/Arief Manurung
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan menghadiri rapat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di ruang Komite I DPD, Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/4).

Rapat tersebut membahas usulan revisi dan menyempurnakan Undang-Undang (UU) tentang Pertanahan/Agraria. Ferry mengatakan saran revisi UU itu untuk membahas materi yang baru dengan perbaikan penyempurnaan pada aspek sosiologis dan filosofis. Ia menyebutkan penyempurnaan materi UU tentang Agraria menekankan terhadap penegasan hak atas tanah pada negara sejak jaman penjajahan yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup masyarakat saat ini. selain itu pertemuan tersebut membicarakan penataan biaya pungutan atas tanah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). FORUM/Arief Manurung

 

Comments are closed.