“Pertamina Bukan Perusahaan Bongkar Muat”

Sidang Gugatan APBMI Dumai ke Pertamina di PN Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Pertamina dan Kuasa Hukum APBMI Dumai tengah melihat bukti-bukti (ajm/forumkeadilan)
Sidang Gugatan APBMI Dumai ke Pertamina di PN Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Pertamina dan Kuasa Hukum APBMI Dumai tengah melihat bukti-bukti (ajm/forumkeadilan)

Jakarta, FK — Sidang dugaan gugatan penggelapan PT Pertamina cq Pertamina UP II Dumai terus berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (14/3). Kali ini berlangsung penyerahan bukti dari tergugat Pertamina. Penggugat, Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Dumai hadir menyaksikan.

Gugatan APBMI Dumai berdasar temuan mereka, yang mendapati Pertamina Dumai secara sengaja tidak melibatkan perusahaan bongkar muat dalam pengapalan Green Coke, residu olahan minyak, di Pelabuhan Pertamina Dumai sejak 2002 hingga kini. Hal itu melanggar UU Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa proses bongkar muat di pelabuhan harus menyertakan perusahaan.

Dalam beberapa pertanyaan dalam sidang, Pertamina menyatakan diri sebagai badan hukum yang berpatokan pada UU Migas. “Jika demikian jelas, Pertamina adalah perusahaan migas. Bukan perusahaan berbadan hukum yang dapat melakukan kegiatan bongkar muat,” ungkap Ketua APBMI Dumai Ahmad Jony Marzainur di PN Jakarta Pusat, Selasa (14/3).

Hal lain yang dimasalahkan adalah soal Green Coke. Dalam ketentuannya, pokok usaha Pertamina adalah pengolahan minyak dan gas, antara lain solar, premium, avtur, oli dan lainnya. Green Coke, yang selama ini diperdagangkan Pertamina, tidak termasuk dalam pokok usaha Pertamina. Green Coke adalah residu atau ampas dari proses produksi Pertamina. Namun masih memliki nilai ekonomis lantaran terbukti diperdagangkan Pertamina selama ini. Hal ini juga menjadi pertanyaan APBMI Dumai. “Green Coke itu bukan pokok usaha Pertamina. Ini menjadi persoalan hukum: apakah Green Coke termasuk bagian dari pendapatan Pertamina selama ini?” tanya Jony.

Ia berharap, lewat gugatan ini perdagangan Green Coke yang selama ini dilakukan Pertamina bisa diperoleh kejelasan apakah masuk ke kas negara atau tidak, berikut pajaknya. Jika tidak dapat dibuktikan adanya penerimaan negara dari situ, dapat diduga perdagangan GreenCoke selama ini berlangsung di bawah meja.

Pekan depan sidang berlanjut dengan agenda kesimpulan masing-masing pihak.

ajm/jotz

Comments are closed.