Perbudakan dan Illegal Fishing Benjina, BPK Temukan Pelanggaran Sejak 2009

Buruh Kapal Ikan Yang Ditangkap di Benjina, Aru (spektrummaluku.com)
Buruh Kapal Ikan Yang Ditangkap di Benjina, Aru (spektrummaluku.com)

Jakarta — Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Riza Damanik menyarankan pemerintah untuk mendalami laporan Badan Pemeriksa Keuangan guna membantu proses penuntasan kasus dugaan perbudakan di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku.

“Kami menyarankan pemerintah mendalami keterangan dari Direktur Pelayanan Usaha Perikanan, Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Dirjen Perikanan Tangkap di lingkungan KKP,” kata Riza Damanik melalui pesan resmi yang diterima Antara di Jakarta, Selasa malam (21/4).

Berdasarkan Laporan Badan Pemeriksa Keunanga (BPK) 2010 diketahui dua hal, yaitu pemeriksaan atas database perizinan pada Direktorat PUP (Pelayanan Usaha Perikanan) periode 19 Mei 2009 hingga akhir September 2009 terdapat 98 Izin Usaha Penangkapan (SIPI) yang diterbitkan setelah pemberlakuan PER.12/MEN/2009 tentang Usaha Perikanan Tangkap pada tanggal 19 Mei 2009, menggunakan tenaga kerja asing melebihi ketentuan maksimum sebesar 50 persen dari keseluruhan awak kapal pada tahun pertama, termasuk di dalamnya PT PBR.

Kemudian, dia mengatakan meski ada pelanggaran penggunaan anak buah kapal asing, KKP tetap mengeluarkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kepada PBR.

“Perlu diketahui bahwa pelanggaran awal yang dilakukan oleh PBR adalah menggunakan ABK asing yang melebihi ketentuan, sebelum akhirnya terungkap ada dugaan praktik perbudakan dan pelanggaran perikanan di Benjina,” kata Riza.

Kemudian terjadi peristiwa kematian saksi kunci kasus perbudakan di Benjina, Yosep Sairlela yang bekerja sebagai koordinator Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP.

“Kami mendukung pemerintah untuk melakukan otopsi dan berharap hasilnya dapat menjelaskan penyebab kematian almarhum tanpa ada intervensi pihak manapun, kepada keluarga almarhum, pemerintah wajar memberikan penghargaan atas pengabdian almarhum selama bertugas di KKP,” kata Riza.

Menurut dia terlepas dari apakah kematian itu berhuhungan atau tidak berhubungan dengan dengan kasus yang tengah diselidiki di Benjina, pemerintah tetap harus segera mengungkap kasus Benjina.

“Meski Yosep meninggal dunia, tidak serta merta memutus petunjuk untuk menemukenali sederet dugaan kejahatan perikanan yang dilakukan oleh PT.PBR. Apalagi, pihak PBR sempat menyebut ada suap ke sejumlah petugas di KKP,” kata Riza.

Ant/AKF

Comments are closed.