MA Vonis Wiyanto Halim Bersalah

Wiyanto Halim Saat Persidangan (infobreakingnews.com)
Wiyanto Halim Saat Persidangan (infobreakingnews.com)

Jakarta, FK — Ibarat ingin mengelabui mata orang, terdakwa Wiyanto Halim malah harus menerima hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan. Ia dituduh telah menyerobot tanah milik orang lain. Vonis mengikat ini dijatuhkan setelah Mahkamah Agung menolak Kasasi Wiyanto Halim yang telah terbukti bersalah menyewakan lahan yang bukan lagi miliknya kepada pihak lain. Warga Kalibata Jakarta Selatan ini terjerat Pasal 385 ayat 4 KUHP.

Suherman Mihardja SH, MH yang merupakan saksi korban dalam perkara ini menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Wiyanto Halim, yang mengaku tanah tersebut adalah milik orang tuanya yaitu (Alm) Surya Mihardja, adalah tidak benar. Tanah yang menjadi sengketa antara Suherman dengan terdakwa Wiyanto Halim adalah murni tanah hasil jual beli dengan orang tua Suherman pada 1988.

“Anehnya Wiyanto Halim kekeuh tetap tidak mengakui adanya jual beli tanah. Bahkan dia telah menyewakan tanah itu kepada Jonny Yamin dengan dasar akta jual beli dengan harga Rp100 juta,” ujar Suherman. Tanah sengketa itu kini telah dijadikan sebagai pool alat-alat berat.

Suherman menduga akta jual beli tanah yang sudah dibeli oleh ayahnya dari Wiyanto Halim tidak diserahkan langsung kepada ayahnya. “AJB-AJB yang dimiliki oleh Wiyanto Halim tersebut tidak menjadi masalah karena pada dasarnya akta-akta jual beli itu sudah tidak berlaku lagi sejak tahun 1988.”

Wiyanto Halim menyewakan tanah tersebut berdasarkan lima Akta Jual beli, yaitu AJB No. 347.A/AGR/1978, AJB No. 354.A/AGR/1978, AJB No. 358.A/AGR/1978 tertanggal 2 Juni 1978 dan AJB No.447/AGR/1978, AJB No.448/AGR/1978 tertanggal 28 Agustus 1978 dengan girik (kohir) nomor C.436, C-1342, C-1319, C-1305 dan C-895,” jelas Suherman Mihardja.

Untuk menghentikan aksi Wiyanto Halim, Suherman kemudian membuat laporan ke Polres Tangerang pada 2010. Alasannya Suherman melaporkan ke pihak berwajib lantaran almarhum ayahnya memiliki bukti sertifikat hak milik No 49/Benda dan 51/Benda yang yang diterbitkan tanggal 21 Desember 1984.

“Atas tindakan tersebut, sesuai dengan laporan Polisi No : LP/K/907/X/2010PMJ/Restro Tangerang, Wiyanto Halim ditetapkan sebagai tersangka. Dan akhirnya Wiyanto Halim harus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Tangerang,” bebernya.

Setelah menjalani proses persidangan, ketua majelis hakim PN Tangerang memvonis Wiyanto Halim tiga bulan penjara dengan masa waktu percobaan 6 bulan. Kemudian Pengadilan Tinggi Banten memperkuat putusan PN Tangerang pada 24 Juni 2013. Tak berhenti di situ, Wiyanto Halim mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun ditolak Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor Register 38 K/PID/2014 tertanggal 21 April 2014. Majelis Hakim Agung yang memutuskan perkara ini adalah Dr Artidjo Alkostar SH, LLM, Sri Murwahyuni SH, MH dan Dr Drs H Dudu D Machmudin SH, MH.

KRONOLOGI KASUS

Pada tahun 1978 Wiyanto Halim mempunyai tanah di Desa Benda, Kota Tangerang, sesuai dengan 17 (tujuh belas) Akta Jual Beli yang dimilikinya. Ke-17 Akta Jual beli tersebut bernomor girik/C/Kohir yang berbeda-beda. Namun tahun 1981, Wiyanto Halim melebur (menggabungkan) ke-17 girik tersebut menjadi nomor girik yang baru, yaitu girik/C/Kohir nomor 2020 atas nama Wiyanto Halim. Wiyanto Halim kemudian menjual semua tanahnya itu kepada (Alm) Surya Mihardja yang sesuai dalam AJB No.708/JB/AGR/ 1988, persil 45/S.IV, kohir No. 2020 seluas 4.540 M2 dan AJB No. 709 /JB / AGR /1988, persil 51.S.IV, Kjohir C.2020seluas 44.450 M2 tertanggal 19 Desember 1988. Proses itu berlangsung dihadapan Lurah/Kepala Desa Benda H Zakaria HM dan Camat Batuceper Drs Darmawan Hidayat dan staf kecamatan, Moch. Enoch.

Anehnya, walau jual beli tanah itu sudah terjadi, Wiyanto Halim masih saja mengklaim tanah yang dijual itu sebagai miliknya. Bahkan, ia melaporkan (Alm) Surya Mihardja ke pihak berwajib hingga perkara tersebut disidangkan di PN Tanggerang dengan tuduhan pemalsuan tanda tangannya pada AJB 708/JB/AGR/1988 dan AJB 709/JB/AGR/1988. Karena tidak bersalah, maka PN Tangerang dalam Putusannya No.111/Pid.B/1992/PN.TNG memvonis (alm ) Surya Mihardja Bebas Murni. Perkaranya pun sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkhracht) sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 866/K.Pid/1993 yang telah menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum .

Tapi masalah tidak berhenti di situ saja. Wiyanto Halim kemudian juga melaporkan Lurah Benda beserta Camat Batuceper atas tuduhan memalsukan tanda tanganya pada AJB 708/JB/AGR/1988 dan AJB 709/JB/AGR/1988 atas bidang tanah yang dijual kepada (alm) Surya Mihardja. Namun, laporan tersebut dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti dan kemudian dikeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP-3) No. Sk/11/VIII/2000/SERSE tertanggal 9 Agustus tahun 2000 lalu.

Tak terima, Wiyanto Halim kemudian malah mempraperadilan Kapolres Tangerang atas Penerbitan SP3 tersebut. Namun upaya Wiyanto mental. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Tangerang No. 04/PTS.Pid.PRALAN/2003/PN.TNG menyatakan bahwa SP 3 atas nama Drs Darmawan Hidayat Cs terbukti sah menurut hukum.

Kini setelah putusan final dan mengikat dari MA, Wiyanto Halim bin Lim Sui Tun harus menerima hukuman tiga bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan.

sofyan/jotz

Comments are closed.