[IEPSH] Kesimpulan Diskusi Tentang Polri

Diskusi Publik IEPSH (obbsessionnews.com)
Diskusi Publik IEPSH (obbsessionnews.com)

APRIL 8, 2015 (MHT)

KESIMPULAN DAN SARAN

DARI DISKUSI:

“POLEMIK CALON KAPOLRI dan URGENSI PENATAAN KEMBALI KELEMBAGAAN DAN FUNGSI KEPOLISIAN RI”

I. MASALAH-MASALAH DI KEPOLISIAN YANG TERUNGKAP DALAM DISKUSI.

1. Di mata publik, kinerja kepolisian masih dirasakan kurang memuaskan. Profesionalisme dan independensi Polri masih belum sesuai harapan. Polri belum sepenuhnya menjadi kepolisian sipil dengan orientasi pelayanan yang kuat kepada masyarakat. Pun demikian Polri masih terombang-ambing dalam tarikan kepentingan politik, terutama menyangkut hasrat oknum Polri untuk memperoleh posisi dan jabatan tertentu dan keinginan politisi untuk mengkooptasi Polri untuk kepentingan politik sesaat/pragmatis.

Realitas citra Polri yang (masih) buruk di kalangan masyarakat disebabkan oleh sikap/perilaku personel kepolisian – karena pelanggaran disiplin – berupa penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (abuse of power), dan penyajian layanan yang tidak bermutu/prima. Penyalahgunaan wewenang terjadi karena pada personel Polri melekat atribut kekuasaan serta diskresi yang besar, sementara transparansi dan kontrol lemah.

2. Kelemahan Polri bukan semata-mata karena sikap/perilaku personel kepolisian, akan tetapi tidak bisa dilepaskan dari posisi Kapolri di bawah bayang-bayang politik. Karena posisi yang demikian, polisi (oknum) membangun kedekatan dengan para politisi untuk promosi karir dari bawah hingga level Kapolri, sementara proses promosi, baik dan buruknya, ditentukan oleh pejabat negara yang notabene adalah politisi

3. Di lapangan Polri terkadang menampakkan diri sebagai kekuatan represif dan kurang berperikemanusiaan seperti yang diperlihatkan DENSUS 88, Dalmas dan penyidik di Reserse.

4. Penyelidikan/penyidikan dalam bidang : KORUPSI, NARKOTIKA dan TERORISME serta kesibukan dalam penanganan KRIMINAL EKONOMI (fiskal, moneter, devisa, illegal fishing, illegal logging, illegal mining, dll) melibatkan banyak anggota POLRI sehingga fungsi utamanya menjaga ketertiban, keamanan masyarakat kurang optimal. Akibatnya begal, perampokan, pemerkosaan dan lain-lain di masyarakat terjadi di mana mana.

5. Harapan Prof Satjipto Rahardjo agar POLRI dan Mahasiswa Bersatu. Maksudnya bila ada demo mahasiswa, polisi menjadi pengawal utama keselamatan dan keamanan mahasiswa. Namun yang terjadi malah polisi menjadi yang terdepan berhadap-hadapan dengan mahasiswa bahkan sampai terjadi korban.

6. Diakui/disadari atau tidak di internal Polri terjadi berbagai faksi kepentingan: ada yang berdasarkan suku, agama, angkatan, kedekatan politik, kesatuan, kedekatan dengan pemodal, dan lain-lain, yang sangat mempengaruhi dinamika pengambilan keputusan. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi kegaduhan yang berakibat terjadinya polemik dalam pemilihan KAPOLRI.

7. Diduga ada mafia proyek yang melibatkan oknum-oknum Kepolisian, oknum DPR dan oknum Pengusaha.

8. Diduga hubungan oknum-oknum kepolisian dengan oknum-oknum TNI memburuk, dibuktikan dengan berbagai insiden.

9. Diindikasikan hubungan kerja dengan Kejaksaan juga kurang baik.

10. Tidak ada lembaga dan mekanisme pengawasan eksternal di tingkat lokal.

11. Dalam proses seleksi/rekrutmen masuk AKPOL, menurut kalangan muda/mahasiswa, dirasakan kurang fair/transparan. Dikhawatirkan banyak kader muda bangsa yang potensial tidak bisa ikut tersaring dengan baik. Begitu juga dalam proses ikut pendidikan lanjutan di internal diduga terjadi proses kurang fair.

II. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegaduhan dalam pergantian KAPOLRI terjadi karena Presiden dianggap kurang cermat dan TIDAK KONSISTEN mengambil keputusan. Hasil kesepakatan dengan DPR dipandang mengandung masalah-masalah konstitusional, atau dalam bahasa aktifis: “DPR TURUT TERSERET UPAYA DELEGITIMASI INSTITUSI KEPRESIDENAN YANG DILAKUKAN SENDIRI OLEH SANG PRESIDENNYA, YAITU MENDELEGITIMASI INSTITUSI DPR DENGAN MENCABUT SENDIRI KEPUTUSAN PARIPURNA SOAL CALON KAPOLRI UNTUK DITUKAR GULING DENGAN KEPENTINGAN PARPOL.”

Meskipun demikian, menurut salah satu narsum, hasil pertemuan Presiden Jokowi-DPR dipandang sebagai KOMPROMI yang menyelamatkan INSTITUSI KEPOLISIAN.

I. Agar tidak terjadi lagi kegaduhan dalam setiap penggantian KAPOLRI maka PERLU PEMBENAHAN SISTEM. Polisi harus fokus pada tugas dan fungsi utamanya sebagai penjaga dan pengawal ketertiban serta keamanan masyarakat. Menata diri menjadi kepolisian sipil yang makin kredibel, profesional, tidak militeristik, bebas dari kekuasaan dan politik dari manapun (independen) dan akuntabel baik secara hukum maupun publik

Secara garis besar diusulkan: dalam rangka Penataan Struktur dan Fungsi Polri ditempuh beberapa langkah :

1. Hayati makna yang terkandung di alinea ke 4 Pembukaan UUD 45.

2. Dalami Pasal 30 UUD RI PERUBAHAN 2000 (Hasil Amandemen) tentang PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA. UU No 2/2002 Tentang Kepolisian Negara dan UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara.

3. Perbaiki dan ubah ayat 4 pasal 30 UUD RI PERUBAHAN THN 2000 (Hasil Amandemen).

4. Bentuk Dewan Pertahanan dan Keamanan Negara, buat KONSEPSI dan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara.

5. Bentuk KEMENTERIAN KEAMANAN NEGARA.

Disamping saran-saran strategis tersebut di atas banyak juga saran yang lebih teknis, sebagai berikut:

1. Urusan yang berkaitan kriminal bidang ekonomi sebaiknya diserahkan saja ke Kejaksaan dan KPK.

2. Urusan Densus 88 dan Anti Teror sebaiknya diserahkan ke TNI.

3. Urusan Narkoba ditangani Badan Narkotika Nasional (BNN), diisi oleh berbagai unsur: Polisi, TNI, Rohaniawan , Budayawan, dll.

4. Urusan Korupsi sebaiknya ditangani KEJAKSAAN dan KPK saja.

5. Peranan RESMOB dan INTELKAM POLRI agar lebih optimal.

6. Diusulkan penguatan peran dan fungsi KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL, misalnya dengan memberi wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan KAPOLRI. Komisi ini di bawah Presiden dan tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan, operasional dan pembinaan Polri. Bukan seperti sekarang Kompolnas seolah Humas Kepolisian.

Demikianlah beberapa masalah, kesimpulan dan saran dari Diskusi yang diselenggarakan Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta (IEPSH)

HARI : SELASA
Tanggal : 07 APRIL 2015
WAKTU : Pkl 14.00 – selesai
Tempat : Cafe Venus, Taman Ismail Marzuki, Jakarta

NARA SUMBER

1. Irjen Pol Purn Prof DR Farouk Muhammad – MENGIRIM MAKALAH
2. Letjen TNI Purn Djadja Suparman (Mantan Pangdam/Pangkostrad)
3. Neta S Pane (Indonesian Police Watch/IPW)
4. Kisman Latumakulita (Wartawan Senior/Dir Eks Insitute for Strategic and Indonesian Studies(ISIS)
5. Andi Aulia Rahman (Ketua BEM UI)

Jakarta, 7 April 2015

Moderator: M Hatta Taliwang

link: http://iepsh.org/?p=738

Comments are closed.