Dikatakan Ikut Gunakan Kuota Haji, JK Bilang Itu Fitnah

Suryadharma Ali dan Jusuf Kalla di Mekkah, 2013 (antara/JibiPhoto)
Suryadharma Ali dan Jusuf Kalla di Mekkah, 2013 (antara/JibiPhoto)

Jakarta — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tuduhan yang dilayangkan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali bahwa dia ikut menggunakan jatah sisa kuota haji tahun 2013 adalah fitnah.

“Kalau itu fitnah, mengada-ada. Sama sekali saya tidak memakai kuota haji karena (saya) diundang oleh Pemerintah (Arab) Saudi, tinggal di hotel, tempat, semuanya yang mengatur Pemerintah Saudi, setiap hari makan kambing,” kata Wapres Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu (1/4).

Dia mengatakan keberangkatannya ke Tanah Suci saat itu memang bersaamaan dengan Suryadharma, namun ketika berhaji Wapres mengaku tidak ada pertemuan dengan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

“Memang yang namanya haji ya harus bersamaan, masa iya berbeda waktu, jadi tentu ada Menag (SDA) di situ, tapi tidak ketemu di Arafah,” tambahnya.

JK menjelaskan kedatangannya ke Tanah Suci pada 2013 lalu atas undangan Pemerintah Arab Saudi, bersama dengan ketua palang merah internasional dari negara-negara Islam.

“Saya diundang sebagai ketua Palang Merah Indonesia dengan beberapa ketua palang merah internasional dari banyak negara, semua negara Islam diundang. Saya tidak pernah pakai kuota haji,” jelasnya.

Akankah menggugat SDA atau pengacaranya? “Tidak (akan gugat balik), minta maaf saja. Dia (SDA) suruh minta maaf saja. Mungkin pengacaranya tidak tahu bagaimana itu naik haji,” kata JK.

Dalam sidang praperadilan, yang diajukan Suryadharma di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kuasa hukum Jhonson Panjaitan menyebut nama Wapres Kalla ikut menikmati jatah sisa kuota calon jemaah haji tahun 2012-2013.

Selain Jusuf Kalla, nama Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan suaminya (alm) Taufiq Kiemas juga ikut disebut menikmati sisa kuota tersebut.

“Ketika Pak SDA menjadi Menag ada sejumlah tokoh penting yang mendapat kuota haji, mereka Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, Taufiq Kiemas dan beberapa orang penting lainnya,” ungkap Jhonson.

Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawas Keuangan RI serta anggota DPR juga diduga ikut menggunakan jatah sisa kuota haji tersebut.

Dalam materi gugatannya, Suryadharma mempermasalahkan kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi sesuai Pasal 11 huruf a Undang-Undang KPK.

Kuasa hukum berpendapat, KPK tidak memenuhi syarat menangani kasus Suryadharma karena belum menemukan kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar dari kasus SDA.

Selain itu, kuasa hukum juga beranggapan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2010-2013 tidak menjadi perhatian masyarakat.

Suryadharma memohon kepada hakim melalui praperadilan untuk menyatakan surat perintah dimulainya penyidikan nomor Sprin.Dik-27/01/05/2014 dan Sprin.Dik-27A/01/12/2014 tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

Ant/FN/CHN

Comments are closed.