APBMI Dumai: Mau Jadi Apa Negeri Ini?

Ahmad Jony Marzainur (plus.google.com)
Ketua Umum APBMI Dumai Ahmad Jony Marzainur (plus.google.com)
Logo Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (ripesnews.com)
Logo Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (ripesnews.com)

Jakarta, FK — Mungkin ini satu bukti kepongahan perusahaan negara terhadap pengusaha daerah. Bertahun-tahun Pertamina UP II Dumai memperdagangkan Green Coke namun sama sekali tidak melibatkan perusahaan bongkar muat lokal. Green Coke, residu padat hasil olahan minyak bumi, teronggok berbukit-bukit di areal Pertamina UP II Dumai. Kualitas Green Coke Dumai terkenal di seantero jagat.

Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia di Dumai mencium praktik itu terjadi sejak 2002 silam. Dan masih berlangsung hingga kini. Padahal, menurut UU Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran, proses bongkar muat di pelabuhan harus menyertakan perusahaan.

Pada 13 Agustus 2014 silam, DPW APBMI Riau/Dumai melayangkan somasi ke Pertamina UP II Dumai. Tembusannya ke Menteri BUMN. Tetapi sama sekali tidak diindahkan perusahaan pelat merah tersebut. Seperti dianggap angin lalu. Lantaran tak mau praktik pelanggaran hukum dan hak-haknya diterabas, Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Wilayah Riau Ahmad Jony Marzainur, SH dan Sekjennya Ir Yusrizal, MM, atas nama asosiasi, menggugat PT Pertamina (Persero) cq Pertamina UP II Dumai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 25 Agustus lalu.

Dalam kasus ini, perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Pertamina, antara lain sengaja menabrak Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 6/AL 3014/Phb-89 tanggal 28 Oktober 1989, yang didasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, dan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. “Pertamina dengan terang benderang dan sengaja melakukan perbuatan melawan hukumm. Akibatnya kami dirugikan. Karena itu dalam gugatan kami menuntut tergugat senilai Rp 21.000.000.000 (dua puluh satu miliar rupiah),” jelas Ahmad Jony, Kamis lalu (9/4).

Selama proses hukum berjalan, Ahmad Jony dan APBMI mendesak Pertamina menghentikan proses bongkar muat Green Coke. Hal ini telah disampaikan ke majelis hakim. Pertimbangannya: Pertamina sebagai perusahaan negara sudah selayaknya taat dengan hukum dan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.

Hingga pekan lalu sudah berlangsung 15 kali persidangan.

“Jika perusahaan negara saja tidak menghormati hukum dan aturan-aturan yang berlaku, mau jadi apa negeri ini?” Demikian Ahmad Jony Marzainur.

ajc/jotz

Gedung Pertamina UP II Dumai (goriau.com)
Gedung Pertamina UP II Dumai (goriau.com)

Comments are closed.