PICTURE: Polemik Kebijakan Revisi tentang Remisi Tahanan

Wakil Ketua DPD RI senator asal Nusa Tenggara Barat Farouk Muhammad (kedua kiri) bersama Ketua Badan Pengurus Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma (kedua kanan), Anggota  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Siti Noo Laila (kiri) dan Peneliti Institute of Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Abraham Todo Napitupulu (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi Dialog Kenegaraan dengan tema "Remisi Buat Terpidana Korupsi, Apa Alasannya?", di Jakarta, Rabu (18/3). Dialog tersebut membahas terkait kebijakan rencana Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pengetatan remisi bagi terpidana kasus pidana luar biasa, rencana itu kental nuansa politis dan digulirkan untuk menguntungkan kelompok tertentu. FORUM/Arief Manurung
Wakil Ketua DPD RI senator asal Nusa Tenggara Barat Farouk Muhammad (kedua kiri) bersama Ketua Badan Pengurus Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma (kedua kanan), Anggota  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Siti Noo Laila (kiri) dan Peneliti Institute of Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Abraham Todo Napitupulu (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi Dialog Kenegaraan dengan tema “Remisi Buat Terpidana Korupsi, Apa Alasannya?”, di Jakarta, Rabu (18/3). Dialog tersebut membahas terkait kebijakan rencana Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pengetatan remisi bagi terpidana kasus pidana luar biasa, rencana itu kental nuansa politis dan digulirkan untuk menguntungkan kelompok tertentu. FORUM/Arief Manurung
Wakil Ketua DPD RI senator asal Nusa Tenggara Barat Farouk Muhammad (kiri) bersama Ketua Badan Pengurus Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma (kanan) menunjukan grafik terkait kasus korupsi dari berbagai anggota partai politik yang telah menjalani masa tahanan di indonesia saat menjadi pembicara dalam diskusi Dialog Kenegaraan dengan tema "Remisi Buat Terpidana Korupsi, Apa Alasannya?", di Jakarta, Rabu (18/3). Dialog tersebut membahas terkait kebijakan rencana Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pengetatan remisi bagi terpidana kasus pidana luar biasa, rencana itu kental nuansa politis dan digulirkan untuk menguntungkan kelompok tertentu. FORUM/Arief Manurung
Wakil Ketua DPD RI senator asal Nusa Tenggara Barat Farouk Muhammad (kiri) bersama Ketua Badan Pengurus Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma (kanan) menunjukan grafik terkait kasus korupsi dari berbagai anggota partai politik yang telah menjalani masa tahanan di indonesia saat menjadi pembicara dalam diskusi Dialog Kenegaraan dengan tema “Remisi Buat Terpidana Korupsi, Apa Alasannya?”, di Jakarta, Rabu (18/3). Dialog tersebut membahas terkait kebijakan rencana Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pengetatan remisi bagi terpidana kasus pidana luar biasa, rencana itu kental nuansa politis dan digulirkan untuk menguntungkan kelompok tertentu. FORUM/Arief Manurun

Comments are closed.