Pajak CPO Lari ke Pusat, Daerah Gigit Jari

Perkebunan Sawit di Musi Rawas, Sumsel (antara)
Perkebunan Sawit di Musi Rawas, Sumsel (antara)

Samarinda — Komisi II DPRD Kalimantan Timur mempertanyakan pembagian pajak pengolahan crude palm oil (CPO) sebesar Rp27 triliun dari Perusahaan Kelapa Sawit di Kaltim yang faktanya semunya lari ke Pemerintah Pusat.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sutrisno Toha di Samarinda, Minggu (28/2), mengatakan, pihaknya akan berupaya agar persoalan tersebut bisa segera mendapat penjelasan dari pemerintah pusat. Selain itu yang paling penting adalah bagaimana daerah bisa mendapat bagian dari haknya.

“Setelah mengetahui informasi dari perusahaan sawit dan Dispenda Kaltim pada rapat beberapa waktu lalu, persoalan ini menjadi masalah serius di internal Komisi II. Sebab Rp27 triliun merupakan jumlah yang sangat besar, bahkan berkali lipat dari APBD Kaltim,” katanya.

Ia mengatakan, Komisi II akan merapatkan barisan untuk meminta penjelasan terkait hal ini. Sebab bagaimanapun perusahaan sawit yang menghasilkan CPO tersebut beroperasi di Kaltim, sehingga sepatutnya Kaltim mendapatkan bagian.

Oleh sebab itu, pihaknya akan mendalami sejumlah peraturan daerah, termasuk peraturan gubernur yang mengatur tentang pajak CPO, serta tidak lupa peraturan yang lebih tinggi di atasnya yakni undang-undang.

“Komisi II akan mendalami payung hukumnya dulu di daerah seperti apa. Ini penting untuk melihat di mana letak kurangnnya. Sebuah peraturan jika dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini maka harus segera direvisi kembali,” ujarnya.

Politikus asal Gerindra itu berharap semua pihak mendukung Komisi II untuk memperjuangkan dana pajak CPO yang mengalir ke pusat, baik pemerintah maupun seluruh perusahaan kelapa sawit di Kaltim sehingga daerah bisa merasakan keadilan.

“Nanti akan dilihat apakah yang perlu mendapat evaluasi itu adalah perdanya atau malah peraturan pemerintah pusat. Kalau perda maka segera akan diajukan perubahannya, dan kalau ternyata itu adalah undang-undang maka pihaknya akan membicarakannya ke pusat, termasuk DPR RI yang berasal dari Kaltim untuk berjuang bersama-sama atas nama masyarakat Kaltim,” tuturnya.

Ant/A

You might also like

Comments are closed.