Koalisi Masyarakat Sipil: Hentikan Kriminalisasi KPK!

Koalisi Masyarakat Sipil di KPK (tribunnews.com)
Koalisi Masyarakat Sipil di KPK (tribunnews.com)

Jakarta — Koalisi Masyarakat Sipil mendorong dihentikannya kriminalisasi yang masih terus berlangsung terhadap pimpinan, penyidik, dan staf KPK, serta aktivis antikorupsi.

Siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil yang diterima di Jakarta, Senin (9/3), menyebutkan, sebanyak 360 organisasi se-Indonesia memberikan mandat penghentian kriminalisasi tersebut kepada Tim Sembilan.

Koalisi terdiri dari beragam LSM seperti Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Gerakan Alumni Lintas Perguruan Tinggi, AkuKPK, Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA), Kemitraan, TI Indonesia, YAPPIKA, YLBHI, LBH Jakarta, ICW dan PSHK.

Tim Sembilan merupakan tim beranggotakan sembilan tokoh yang diminta Presiden Joko Widodo sebagai tim konsultatif untuk menangani kekisruhan yang melibatkan lembaga KPK.

Anggota Tim Sembilan antara lain Syafii Maarif sebagai Ketua, Jimly Asshiddiqie sebagai Wakil Ketua, dan Hikmahanto Juwana sebagai Sekretaris.

Koalisi juga mendorong dihentikannya upaya-upaya penghancuran KPK oleh para koruptor dan oligarki politik di Indonesia.

Berbagai LSM itu juga mendorong agenda pemberantasan korupsi tetap berlanjut, dimulai dengan membatalkan pelimpahan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung.

KPK juga didesak untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan praperadilan yang diajukan tersangka korupsi Komjen Budi Gunawan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto dan sejumlah tokoh meminta Presiden Joko Widodo menghentikan kriminalisasi KPK yang hingga saat ini masih berlangsung.

“Kami menyampaikan surat kepada Bapak Presiden, surat ini dari berbagai teman-teman,” kata Bambang di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (6/3).

Tampak hadir pula di Kantor Kementerian Setneg, mantan Wamenkumhan Denny Indrayana dan mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein.

Bambang mengatakan, pihaknya memperoleh informasi bahwa Presiden Jokowi melalui Mensesneg meminta dihentikannya seluruh proses kriminalisasi baik terhadap pimpinan, struktural, dan pendukung KPK.

Ant/MRR

Comments are closed.