[Kasus BG] Akhirnya Dilimpahkan ke Kejaksaan Agung

Konferensi Pers: Jaksa Agung HM Prasetyo, Plt Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki, Johan Budi SP dan Zulkarnain (antara)
Konferensi Pers: Jaksa Agung HM Prasetyo, Plt Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki, Johan Budi SP dan Zulkarnain (antara)

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan dengan tersangka Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung dan terbuka kemungkinan untuk diserahkan kepada Bareskrim Polri.

“Kasus Komjen BG (Budi Gunawan) yang ditangani KPK dan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan diserahkan ke Kejaksaan. Kejaksaan akan melanjutkan ke Polri karena dinilai penangannya akan lebih efektif karena sudah pernah menangai kasus ini sebelumnya,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Senin (2/3).

Konferensi pers itu dilakukan bersama dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edi Purdijatno, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Wakapolri yang juga calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Pol Badrodin Haiti, serta lima orang pimpinan KPK yaitu Taufiquerachaman Ruki, Johan Budi SP, Indriyanto Seno Adji, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja.

“Supaya lebih efektif, saya sebagai Jaksa Agung akan menyerahkan berkas perkara dari Kejaksaan dan akan diserahkan ke Polri untuk diselesaikan sebagaimana mestinya,” ungkap Prasetyo Menurut Prasetyo, Mabes Polri memang sudah pernah melakukan penyelidikan terkait dugaan rekening gendung Prasetyo pada 2010. Hasil penyelidikan itu oleh Bareskrim Polri dinilai wajar.

“Untuk penanganan perkara KPK karena sudah ada putusan hakim praperadilan yang disebutkan bahwa saudara Budi Gunawan sebagai tersangka KPK dinyatakan tidak sah, karenanya penanganannya harus ditinjau ulang. Persoalannya, KPK sesuai UU No 30 tahun 2002 tentang KPK tidak mungkin menghentikan perkara yang disidik KPK sendiri, sementara putusan pengadilan adalah final dan mengikat dan harus dipatuhi dan dilaksanakan,” ungkap Prasetyo.

Sebagai solusinya, menurut Prasetyo maka KPK menyerahkan kasus tersebut ke Kejaksaan.

“Atas dasar kesepakatan rapat kami bersama karena KPK tidak mungkin menghentikan penyidikannya, KPK menyerahkan penanganan perkara Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung. KPK akan meneyrahkan berkas-berkas hasil penyelidikan dan penyodikan ke Kejaksaan Agung dengan disertai catatan KPK bahwa nampaknya kepolisian pun sudah pernah menangani kasus yang sama. Kami akan kaji, Kejaksaan akan mempelajari dan bagaimana tindak lanjut penangannya ini untuk kasus BG,” tambah Prasetyo.

Tujuan pelimpahan kasus tersebut menurut Prasetyo hanya demi sisi kepraktisan dan efektivitas untuk KPK, Polri dan Kejaksaan.

“Hanya dilihat dari sisi kepraktisan dan efektivitas baik Kejaksaan, KPK dan Polri jadi tidak perlu ada kecurigaan dan sebagainya. Kami percayakan kalau pun kejaksaan melanjutkan ke Polri untuk dipelajari kita percayakan untuk menyelesaikan kasus sebaik-baiknya,” ungkap Prasetyo.

Apalagi menurut Prasetyo, penanganan kasus itu di KPK belum maksimal.

“KPK pun dalam menangani perkara-perkara BG belum maskimal. Saksi-saksi belum berhasil dipanggil dan diperiksa, sementara ada putusan prapreradilan penetapan sebagai tersangka tidak sah, sehingga tidak akan melanjutkan perkara. Sementara KPK tidak mungkin menghentikan perkara sendiri sehingg alurnya diserahkan ke Kejaksaan Agung,” jelas Prasetyo.

Bareskrim Polri yang pernah mengani kasus Budi Gunawan dalam surat bernomor R/1016/Dit Tipideksus/X/2010/Bareskrim itu menyatakan Budi Gunawan bersih dari kasus transaksi keuangan mencurigakan alias rekening gendut.

Surat itu bertanggal 20 Oktober 2010 yang ditandatangani Direktur Khusus Bareskrim Polri saat itu Kombes Arief Sulistyanto yang kini menjadi Kapolda Kalbar.

Penyidikan tersebut merupakan hasil laporan hasil penyelidikan PPATK terhadap rekening Budi Gunawan yang menemukan ada anaknya, Hervianto yang pada 2005 saat berusia 19 tahun mendapat pinjaman dari PT Pasific Blue senilai 5,9 miliar dolar AS dan diberikan dalam bentuk tunai sejumlah Rp57 miliar, dari jumlah tersebut disetor ke rekening Budi Gunawan senilai Rp32 miliar.

Ant/T.D017/DLN

Comments are closed.