HRWG: Aparat Sumber Masalah Bisnis Narkoba di Lapas

Muhammad Choirul Anam (theindonesianway.com)
Muhammad Choirul Anam (theindonesianway.com)

Jakarta — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Human Rights Working Group (HRWG) menilai aparat di lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu sumber masalah yang menyebabkan bisnis narkotika dapat berlangsung dari dalam penjara.

“Seharusnya pemerintah menginvestigasi seluruh aparat di lapas. Itulah sumbernya (bisnis narkoba dari lapas),” kata Wakil Direktur Human Rights Working Group (HRWG) M Choirul Anam dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/3).

Choirul mengatakan semestinya pemerintah bisa mengawasi dan membongkar seluruh praktik memuluskan peredaran narkoba yang mungkin melibatkan oknum kepolisian, kejaksaan, kehakiman hingga lembaga pemasyarakatan.

“Narkotika itu dimainkan karena merupakan salah satu sumber keuangan yang besar. Persoalan utamanya adalah bagaimana membongkar jaringannya,” tegas dia.

Choirul menekankan bahwa pihaknya bersama Koalisi LSM Anti-Hukuman Mati sepakat bahwa eksekusi hukuman mati terhadap seorang pelaku kejahatan tidak menimbulkan efek jera.

“Sesungguhnya apabila hukuman mati membuat efek jera maka seharusnya ketika hukuman mati pertama kali dilaksanakan, pembunuhan atau tindak pidana tidak terjadi lagi. Yang terpenting bongkar mafia narkoba. Kalau tidak dibongkar, mau dieksekusi 1.000 orang pun tidak akan berhenti,” jelas Choirul Anam.

Direktur Eksekutif The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) Poengky Indarti menilai pengawasan ketat terhadap lembaga pemasyarakatan seharusnya dilakukan pemerintah, karena pada kenyataannya hampir sebagian besar bisnis narkoba dijalankan dari dalam bui.

Praktik bisnis narkoba dari dalam penjara mengindikasikan begitu lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

“Ini merupakan kegagalan negara untuk memastikan bahwa penjara bersih dari praktik suap-menyuap,” kata Poengky.

Ant/RPAJ

Comments are closed.