Hong Kong 1974

Murray Mac Lehose (scmp.com)
Murray Mac Lehose (scmp.com)

Hong Kong punya sejarah brutal dan menarik. Kejadian lebih empat puluh tahun silam. Tepatnya pada 1974.

Alkisah waktu itu Hong Kong digerogoti korupsi teramat parah. Sudah mencapai tingkat paling akut. Sampai-sampai supir ambulans tak mau mengantar pasien sekarat jika belum diberi “uang teh” lebih dulu.

Adalah Sir Murray Mac Lehose yang menjadi tokoh sentral. Korupsi akut dan gila-gilaan yang sudah memasyarakat, di benak Murray, harus dilawan dengan cara-cara tak biasa. Kebetulan ia punya nyali, tegas dan berani bertindak ‘gila’. Tak lama setelah ditunjuk sebagai gubernur, dia mencanangkan dua tahun masa jabatannya diisi dengan bertempur melawan korupsi. Tidak hanya di mulut, atau pasang iklan, dia langsung bertindak.

Pada 1974 Murray membentuk ICAC (Independent Commission Against Corruption), lembaga anti-korupsi mirip KPK di sini. Waktu itu ICAC mendata: 99 persen penegak hukum terlibat kriminal dan korupsi. Jika diberlakukan hukuman formal, mereka pasti masuk penjara. Namun pemerintah Hong Kong memberi pemutihan. Hanya polisi yang terlibat kriminal dan korupsi di atas tanggal 1 Januari 1977 saja yang bakal dibawa ke meja hijau.

Mereka melakukan apa yang disebut sebagai kebijakan extra-judisial. Hampir semua polisi, jaksa dan hakim di seluruh negeri pulau itu dipecat dan diganti sementara dengan polisi, jaksa dan hakim dari India dan Australia. Wajar saja. Waktu itu Hong Kong masih di bawah bendera negeri persemakmuran asuhan Inggris, sama nasibnya dengan India dan Australia. Berbarengan dengan itu direkrut polisi, hakim dan jaksa baru yang diseleksi dengan sangat ketat. Bukan cuma itu. Petugas administrasi yang bekerja di semua kantor polisi, jaksa dan hakim juga dipecat. Diberhentikan dengan diberi pesangon yang cukup. Lebih dari separoh APBN Hongkong dipakai untuk memberikan pesangon bagi mereka.

Lantas kepada polisi, hakim dan jaksa yang dipecat dan terindikasi korupsi itu ditawarkan untuk pergi dari Hong Kong, dengan jaminan tidak akan diusut, dan harta hasil korupsinya juga tidak akan dirampas negara. Tetapi buat mereka yang memilih tetap tinggal di situ akan diusut. Jelas, hanya polisi, jaksa dan hakim yang benar-benar bersih dan berani yang tetap tinggal. Yang merasa tangan dan kantongnya berlumuran harta hasil korupsi kabur ke luar negeri.

Hasilnya, bisa jadi, baru tampak 40 tahun kemudian. Masyarakat Hong Kong mulai tertib, teratur dan mematuhi hukum. Sejak itu ekonomi Hong Kong maju pesat.

Perlu ditiru di sini? Siapa berani?

jotz

Comments are closed.