[FORUM] Uchok Sky Khadafi: “Ahok Hanya Mencari Pencitraan”

Uchok Sky Khadafi (dok JPNN)
Uchok Sky Khadafi (dok JPNN)

Isu dana siluman dalam APBD DKI 2015 muncul saat Ahok berseteru dengan DPRD DKI. Ahok menuding DPRD Jakarta memaksa memasukkan dana fiktif di APBD Jakarta sebesar Rp 8,8 triliun. Perseteruan antara keduanya berlanjut setelah Pemerintah Provinsi Jakarta mengirim draf APBD 2015 versi e-budgeting kepada Kementerian Dalam Negeri untuk disetujui. Ahok berkeras memakai draf versi tersebut karena menurutnya DPRD kembali hendak memasukkan anggaran fiktif yang kali ini besarannya mencapai Rp 12,1 triliun.

Bagaimana bisa muncul dana siluman dalam APBD? Berikut penjelasan Direktur Centre of Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi kepada Zulkarmedi Siregar dari FORUM:

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan ada dana siluman dengan jumlah mencapai Rp 12,1 triliun pada APBD DKI 2015. Dari pengalaman Anda selama ini, apakah yang disampaikan Ahok itu benar? Bagaimana modus terjadinya dana siluman itu?

Pertama, perlu kita perjelas apa yang dimaksud dana siluman. Ada beberapa penjelasan mengenai pengertian kata-kata yang diungkapkan oleh Ahok tersebut. Ada dua pengertian umum terkait dana siluman tersebut. Dana siluman bisa diartikan sebagai dana yang disisipkan oleh para anggota DPRD sebuah provinsi ke APBD mereka dengan maksud untuk memenuhi kepentingan mereka. Bahasa kasarnya adalah dititipkan oleh anggota dewan.

Kedua, dana siluman muncul saat APBD telah disetujui oleh DPRD dan Pemprov dan sudah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri, tapi secara tiba-tiba program-program baru yang tidak ada dalam APBD dimasukkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Jadi saat sudah disahkan tiba-tiba program-program dimasukkan lagi.

Dalam kasus DKI, termasuk kategori yang mana?

Laporan Ahok ke KPK itu dapat kami pastikan itu adalah APBD tahun 2014. Ahok juga mengatakan memiliki APBD tahun 2012 dan 2013 yang juga memiliki dana siluman. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Ahok melaporkan hal itu ke KPK saat DPRD DKI menggalang Hak Angket. Kenapa tidak dari dulu. Kalau memang tujuan Ahok dalam konteks pemberantasan korupsi, kenapa hal itu tidak langsung dilaporkan saat dia menjadi pejabat DKI. Jadi, apa yang dilakukan Ahok selama ini hanya pencitraan.

Dana siluman yang masuk di APBD disinyalir kuat juga terjadi di banyak daerah. Bagaimana temuan pihak Anda selama ini?

Kejadian dana siluman tersebut tak hanya terjadi di DKI Jakarta tapi juga di beberapa provinsi lain di Indonesia. Dana siluman seperti itu selalu ada dan sulit terlacak akibat tidak adanya transparansi DPRD ke masyarakat. Hal tersebut terjadi akibat anggapan yang muncul jika APBD merupakan rahasia DPRD dan masyarakat tak boleh tahu. Padahal APBD harus diketahui oleh masyarakat karena program-program yang ada di dalamnya akan dinikmati juga oleh warga. Maka tidak benar, ada anggapan, masyarakat tak boleh tahu soal rincian APBD.

Apa yang membuat dana siluman ini sulit dibongkar?

…..

Selengkapnya di Majalah FORUM Keadilan edisi 43 terbit Senin pekan depan (9/3)

Comments are closed.