[FORUM] Komisi Yudisial: Putusan Hakim Sarpin Membuat Semua Jadi Kacau

Suparman Marzuki (Forum Keadilan/Farid)
Suparman Marzuki (Forum Keadilan/Farid)

Dalam beberapa waktu belakangan ini, dunia kehakiman menjadi sorotan publik. Dimulai keluarnya putusan Hakim Sarpin Rizaldi di PN Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan praperadilan Budi Gunawan atas penetapannya sebagai tersangka. Banyak pihak yang terguncang akibat putusan Sarpin dan mendesak yang bersangkutan untuk diperiksa Komisi Yudisial. Sarpin diduga kuat melakukan pelangggaran etika. Pasalnya ada hukum acara yang ditabrak.

Setelah masalah Sarpin yang menciptakan Sarpin Effect, dunia peradilan kembali diributkan soal pertemuan seorang hakim agung dengan pihak berperkara. Disebutkan seorang Ketua Muda MA menemui Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng, bos Sentul City yang menjadi terdakwa perkara korupsi yang diusut KPK. Pertemuan itu bukan sekali hingga bisa disebut kebetulan tapi mencapai empat kali dengan kedok makan malam.

Menyikapi hal tersebut KY mengatakan bahwa hakim agung itu terancam sanksi tegas, bahkan bisa dipecat. Sebab sudah menjadi prinsip hakim tidak boleh bertemu terdakwa. Bagaimana KY menilai kasus-kasus tersebut? Berikut keterangan Ketua KY, Suparman Marzuki kepada Zulkarmedi Siregar, di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu pekan lalu :

Terkait kasus Hakim Sarpin KY sudah membentuk tim panel. Seperti apa hasilnya?

Tim terus bekerja. Dalam tiga minggu ke depan hasilnya mungkin sudah bisa dipublikasikan.
Putusan Hakim Sarpin sebuah terobosan hukum atau pelanggaran etika?

Kita boleh berbeda pendapat dalam penafsiran hukum. Tapi KY punya perspektif sendiri.

Kita punya pedoman berperilaku sebagai alat ukur untuk menilai, apakah perbuatan hakim melanggar etika atau tidak. Pelanggaran hukum itu bisa di luar pengadilan dan dalam pengadilan. Pelanggaran di dalam pengadilan itu bisa muncul dalam proses pemeriksaan dan bisa juga dilihat dari putusan. Dalam pedoman berperilaku itu disebutkan untuk mengidentifikasi adanya pelanggaran etika bisa dilihat dari putusan. Itu dasarnya. Karena kehormatan hakim itu juga terpancar dari putusannya.

Terhadap Sarpin, tanpa bermaksud mendahului temuan tim panel, secara normatif KUHAP itu secara terang benderang, tak ada keraguan dan limitatif, jadi tidak mungkin ada tafsir.

Dan kedua, hukum acara itu aturan main yang disadari dan dipahami semua orang yang bermain, semua yang mau bermain sudah tahu itu aturan mainnya. Jadi, tidak bisa aturan main itu diubah-ubah oleh orang yang akan menggunakan aturan main itu. Itu yang menimbulkan kekacauan hukum. Sekarang ada gelombang permohonan. Karena orang menganggap selama ini aturan mainnya sudah diterima semua pihak, prosedural hukum acara itu sudah berjalan, tapi putusan Hakim Sarpin membuat semua menjadi kacau dan terjadi kekalutan hukum. Dari sudut normatif apa yang dilakukan Hakim Sarpin melanggar, karena hukum acara itu tidak bisa diterobos-terobos. Sangat mungkin melakukan pelangaran etika.

Hakim Sarpin mengatakan tidak akan pernah datang ke KY jika mau diperiksa. Ini cerminan apa?

Ini cerminan arogansi. Tidak boleh hakim arogan. Hakim itu harus rendah hati.

Dalam Pedoman Kode etik, disebutkan hakim itu harus sopan, santun dan rendah hati. Sarpin tidak punya kerendahan hati. Dia tidak menghormati UU. Kemudian yang rugi beliau, karena itu menjadi hak untuk menjelaskan. Kalau tidak datang rugi sendiri. Itu pentingnya yang bersangkutan hadir.

Selengkapnya di Majalah FORUM Keadilan edisi 44 terbit Senin pekan depan (16/3).

Comments are closed.