DPR Desak Polisi Usut Tuntaskan Kasus Paniai

Aksi Menuntut Pengungkapan Kasus Paniai (suarapapua.com)
Aksi Menuntut Pengungkapan Kasus Paniai (suarapapua.com)

Timika — Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum dan HAM mendesak Kepolisian Daerah Papua mengusut tuntas kasus penembakan sejumlah warga sipil di Kabupaten Paniai 8 Desember 2014 yang hingga kini pelakunya belum terungkap.

Wakil Ketua Komisi III DPR Beny K Harman di Timika, Minggu (22/3), mengatakan dalam kunjungan kerja masa reses ke Jayapura beberapa hari lalu, Komisi III sudah menyampaikan hal itu kepada Kapolda Papua Irjen Polisi Yotje Mende.

“Kami sampaikan ke Kapolda supaya kasus penembakan di Paniai itu diusut sampai setuntas-tuntasnya. Siapapun yang diduga terlibat harus diproses secara hukum dan dijatuhkan sanksi seberat-beratnya,” kata Beny.

Dalam pertemuan dengan Komisi III DPR, Yotje Mende menegaskan bahwa jajarannya terus mengusut kasus penembakan di Paniai yang menewaskan empat warga sipil itu.

Kendati hingga kini pelakunya belum terungkap, namun Yotje memastikan bahwa Polda Papua terus menyelidiki kasus tersebut.

Sebelumnya, Forum Kerja Oikumenis Gereja-gereja Papua mendesak Presiden Joko Widodo segera membentuk Komisi Penyelidikan dan Penyidikan (KPP) HAM guna mengungkap kasus penembakan warga sipil di Paniai tersebut.

“Hingga memasuki bulan keempat, pelaku penembakan terhadap para pelajar di Paniai yang terjadi 7-8 Desember 2014 belum juga ada tanda-tanda ditemukan. Terkesan penyelidikan tidak memberikan titik terang,” ujar Ketua Sinode Persekutuan Gereja-gereja Baptis di Papua Socrates Soyan Nyoman.

Socrates menilai penyelidikan yang dilakukan kepolisian maupun institusi pemerintah lainnya terkesan tidak serius. Lantaran itu, Gereja-gereja di Papua mendesak Jokowi segera membentuk KPP HAM, karena peristiwa itu adalah pelanggaran HAM berat.

“Kami minta Presiden serius mengungkap kasus Paniai, dengan membentuk KPP HAM dengan mandat memeriksa semua pihak yang terlibat, dan itu harus dilaksanakan sebelum Presiden berkunjung lagi ke Papua,” desak Socrates.

Ia juga menuding adanya indikasi aparat sengaja melindungi anggota yang terlibat dalam peristiwa berdarah di Lapangan Enarotali tersebut. Bahkan terkesan antarinstitusi aparat keamanan saling tuding serta tidak pernah memastikan identitas dua orang yang ditempatkan di atas tower menara Bandara Enarotali, yang diduga sebagai pelaku.

Ketua Sinode Kingmi Beny Giay juga mendesak Presiden Jokowi untuk menunjuk seseorang untuk menjadi mediator guna mewujudkan dialog Papua-Jakarta.

“Memberikan prioritas mengurus dialog Jakarta-Papua yang sedang diwacanakan berbagai pihak dengan bekerja sama pada Jaringan Damai Papua untuk mencegah konflik berlanjut,” ucapnya.

Ant/ES

Comments are closed.