PSHK: Kelemahan Putusan Praperadilan Budi Gunawan: KPK Harus Ajukan PK

Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) (pshk)
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) (pshk)

Putusan Praperadilan terhadap Budi Gunawan telah dibacakan oleh Hakim Sarpin Rizaldi. Putusan tersebut pada intinya mengabulkan sebagian gugatan Praperadilan Budi Gunawan.

Meski demikian, patut dicermati bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam putusan Hakim Sarpin Rizaldi tersebut, yaitu:

Pertama, Hakim Sarpin Rizaldi telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara Praperadilan tersebut. Dalil-dalil yang dipertimbangkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi, seperti kualifikasi penyelenggara negara/penegak hukum adalah pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana. Hal yang mana seharusnya diperiksa pada persidangan pokok perkara bukan praperadilan.

Hakim Sarpin Rizaldi telah bertindak melampaui kewenangannya dalam memutus perkara Praperadilan ini. Hakim Sarpin Rizaldi seharusnya memahami bahwa persidangan ini adalah persidangan Praperadilan dan bukan pokok perkara.

Kedua, Hakim Sarpin Rizaldi tidak konsisten dalam melakukan penafsiran hukum. Di satu sisi, hakim memperluas penafsiran terhadap objek Praperadilan yang telah tegas dan jelas diatur dalam KUHAP. Namun, di sisi lain, penafsiran yang diperluas itu tidak dilakukan dalam konteks pemaknaan terhadap penyelenggara negara/penegak hukum.

Oleh karena itu, KPK seharusnya mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali menurut KUHAP merupakan upaya hukum luar biasa atas putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun, dengan dasar yang sama seperti hakim memperluas objek praperadilan juga dengan alasan kekeliruan yang nyata dalam putusan ini, maka KPK seharusnya juga dapat mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung. Apalagi Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah menerima permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Praperadilan.

Miko Ginting (087822626362)
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Comments are closed.