“Presiden Jokowi Harus Hentikan Penghancuran KPK-Polri”

Nicolaus Pira Bunga (luwuraya.net)
Nicolaus Pira Bunga (luwuraya.net)

Kupang — Pengamat hukum dan politik dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Nicolaus Pira Bunga mendesak Presiden Joko Widodo segera mengakhiri kisruh Polri versus KPK, karena penghancuran kedua lembaga itu memang harus segera dihentikan.

“Desakan ini tidak bermaksud mengintervensi atau mengabaikan hak prerogatif yang dimiliki Presiden, namun sebagai langkah mencegah lebih dini terjaut upaya sistematis dan masif untuk menghancurkan Polri dan KPK sebagai lembaga penegak hukum,” katanya di Kupang, Senin (2/2).

Mahasiswa program Pascasarajana di Universitas Pajajaran Bandung itu mengatakan hal tersebut melihat fakta yang ada semua pimpinan KPK diadukan ke Bareskrim Mabes Polri dan keterlibatan Komnas HAM serta lembaga resmi lainnya dalam kisruh ini yang belum berujung ke mana.

Ia menyebut kabar dari Bareskrim akan memanggil dan memeriksa Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto pada Selasa (3/2) pukul 9.00 WIB, sebagai tersangka dugaan memerintahkan saksi memberikan keterangan palsu pada persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi 2010.

Selain Bambang, katanya, saat ini Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI sedang mendalami kasus dugaan pertemuan politik antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dengan dua petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo dan Hasto Kristiyanto.

Menurut Kepala Bareskrim Mabes Polri, Inspektur Jenderal Budi Waseso, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap Abraham. Selanjutnya wakil ketua KPK lainnya yang juga telah diadukan ke Bareskrim Mabes Polri.

“Kondisi seperti tidak boleh dibiarkan bergulir sendiri dengan alasan sedang dalam proses hukum, karena akan menimbulkan kekacauan politik dan mengganggu stabilitas hukum politik dan keamanan,” katanya.

Mantan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Undana Kupang ini menilai kebijakan Jokowi dalam menghadapi konflik Polri vs KPK ini seperti mengulur waktu dengan menunda pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang berstatus tersangka sebagai Kapolri, meski sudah disetujui DPR, sangat berbahaya karena tidak ada kepastian.

“Bola panas yang dilemparkan dari DPR ke Presiden Jokowi, selain dilema, karena apakah harus ikut ambil keputusan DPR dan menghadapi resistensi masyarakat. Dia akhirnya tunda pelantikan sebagai exit strategy sementara, harus diantisipasi dengan baik agar tidak meledak dan terbakar,” katanya.

Selain itu, Presiden Jokowi harus menetralkan beragam pandangan di ruang publik, khususnya di media massa, termasuk pemanfaatan media massa, sejak kasus ini bergulir banyak media mainstream yang dilibatkan dan diundang ke Istana.

Ia mengatakan rekomendasi dan pendapat dari tim sembilan bentukan Presiden Jokowi itu, terutama poin kedua, tanpa bermaksud mengintervensi atau mengganggu hak prerogatif yang dimiliki Presiden, harusnya segera terang-terangan ke publik membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan terang-terangan pula membuka akses publik lewat Kompolnas mengusulkan calon Kapolri baru.

“Yang terjadi justru dilakukan secara diam-diam dan “dibawah tanah” tapi publik sudah mengetahui proses calon Kapolri baru itu, namun tidak etis untuk diungkapkan secara terbuka, karena menjaga etika hukum yang sedang berproses,” katanya.

Dia berharap segera ada sikap dan tindakan penyelamatan dari Presiden Jokowi untuk mencegah dampak politik dan hukum yang lebih buruk dari yang terjadi saat ini, karena akan mengganggu tugas dan fungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam melanjutkan dan mengawasi program-programn pembangunan yang prorakyat.

Ant/HB

Comments are closed.