Presiden Jokowi dan Freeport Digugat

Satu Aksi Tuntut Tutup Freeport (mediaislamnet.com)
Satu Aksi Tuntut Tutup Freeport (mediaislamnet.com)

Jakarta — Presiden Joko Widodo digugat Tim kuasa hukum Trisakti dan Nawacita di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tim itu mengatasnamakan rakyat dengan menggunakan mekanisme citizen law suit.

Gugatan dengan nomor register 50/PDT.GBTH.PI.W/2015/PNJKTPST berisi permintaan kepada majelis hakim untuk membatalkan perjanjian pemerintah dengan PT Freeport Indonesia. Beberapa waktu lalu pemerintah memperpanjang izin ekspor kepada PT Freeport. Padahal amanat UU Minerba mengharuskan seluruh perusahaan ekspor tambang, termasuk Freeport, harus memiliki smelter (pemurnian) lebih dulu. Freeport belum punya. Baru sebatas komitmen pembangunan. Itu pun akan berlokasi di Jember, Jawa Timur, bukan di Papua, tempat perusahaan Amerika Serikat itu beroperasi. Keputusan pemerintah itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Tergugat satu adalah Presiden Jokowi Cq Menteri ESDM sebagai pemerintah atau pemberi izin. Kedua adalah PT Freeport Indonesia yang mendapatkan izin.

Lucunya, sebelum memperpanjang izin ekspor itu (24 Januari lalu), pemerintah, lewat pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said dan lain-lain, kerap bersuara keras akan menutup izin Freeport jika tak juga membuat smelter. Yang terjadi, setelah perpanjangan izin keluar, pemerintah bungkam. Terajdi pelanggaran UU Minerba namun pemerintah diam.

Mahasiswa Papua dan Gubernur Papua J Enembe menolak keras jika smelter dibangun di luar Papua. Mereka mendesak Freeport ditutup.

Soal lain, tiga tahun belakangan Freeport juga tak pernah menyerahkan bagian untung (dividen) kepada pemerintah.

Pengamat migas Marwan Batubara menilai pemerintahan Jokowi tak jauh beda dengan SBY. “Sama-sama tunduk dengan AS.” Demikian ujar Marwan kepada FORIUM.

jotz

Comments are closed.