[Opini] Polisi dan Publik

Polisi Yang Memasyarakat (nurman1999.blogspot.com)
Polisi Yang Memasyarakat (nurman1999.blogspot.com)

Ada tiga lembaga yang dinilai punya catatan korupsi tinggi di Indonesia: polisi, parlemen dan peradilan. Yang menduduki posisi puncak: polisi. Hal itu dilansir lebih setahun lalu oleh Transparency International lewat survei mereka bertajuk Global Corruption Barometer 2013. Namun kasus itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Negara-negara yang masyarakatnya menyebut kepolisian mereka masih korup adalah Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Selain Kepolisian, survei ini juga mencatat lembaga terkorup lainnya yaitu, partai politik (3,6 persen), pejabat publik (3,5 persen), peradilan (3,4 persen) dan parlemen (3,3 persen)

Khusus di Indonesia, kepolisian dan parlemen menempati urutan pertama (4,5 persen), diikuti peradilan (4,4 persen), partai politik (4,3 persen), pejabat publik (4 persen), bisnis (3,4 persen), kesehatan (3,3 persen), pendidikan (3,2 persen), militer (3,1 persen), LSM (2,8 persen), lembaga keagamaan (2,7 persen) dan media (2,4 persen).

Survei dilakukan pada 114.000 orang responden di 107 negara rentang waktu September 2012 hingga Maret 2013 yang respondennya berasal dari populasi rumah tangga. Wilayah Asia Tenggara mencakup negara Indonesia, Kamboja, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Di Indonesia, survei dilakukan terhadap 1.000 responden di lima kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar dan Bandung.
Memang itu survei setahun lalu. Setelah itu apakah ada yang berubah?

Dalam Laporan Analisa dan Evaluasi Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat (SKM) Komisi Kepolisian Nasional Tahun 2013 yang dilansir Februari 2014 lalu sepertinya tak banyak memberi gambaran yang lebih positif. Satuan fungsi kepolisian yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah reserse (417 kasus). Disusul fungsi lain (49 kasus), lantas (7 kasus), samapta (2 kasus) dan intelkam (1 kasus). Sedang tunggakan penanganan SKM selama 2013 cukup memprihatinkan. Masih ada tunggakan 590 keluhan dari total 893 SKM yang diterima Kompolnas.

Dua pendekatan di atas, baik yang dilakukan Transparency International maupun Kompolnas, sama-sama bersumber dari masyarakat. Berupa saran, keluhan, aspirasi dan persepsi publik. Keduanya menyimpulkan hal yang sama: kepolisian masih harus bekerja keras dan lebih serius memperbaiki kinerja mereka. Karena di negara demokratis seperti Indonesia, penilaian publik dalam bentuk apapun harus jadi perhatian. Sekecil dan seremeh apapun.

GW

Diambil dari Mukadimah Forum Utama Majalah FORUM Keadilan edisi 17.

Comments are closed.