Kejati Didesak Penjarakan Bupati Bangka Selatan

Puluhan aktivis Persatuan Pemuda Bangka Selatan (PPBS) Kejati Babel didesak Pemuda Tangkap Bupati Basel
Puluhan aktivis Persatuan Pemuda Bangka Selatan (PPBS) Kejati Babel didesak Pemuda Tangkap Bupati Basel/Romli Muktar

PANGKALPINANG, FK–Rabu 11 Februari  2015.  Puluhan aktivis Persatuan Pemuda Bangka Selatan (PPBS) mendatangi kantor Kejati Bangka Belitung guna mendesak Kejati Babel untuk segera turun tangan melakukan pengawasan pengusutan kasus tipikor Alkes yang ditangani Kejaksaan Negeri Toboali yang dinilai  dalam melakukan penanganan perkara korupsi pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes)  RSUD Basel masih setengah hati.

Hal ini terlihat dari tidak dijadikanya sebagai tersangka bupati Bangka Selatan, Jamro bin H Jalil. Padahal Jamro sendiri menurut pemuda yang dikoordinir oleh Arie Pratama sudah 2 kali diperiksa oleh penyidik.

“Dua kali diperiksa oleh penyidik Kejari Toboali, tetapi tidak juga dijadikan tersangka. Masak hanya dua orang saja yang dijadikan tersangka,” sesal Arie kepada wartawan di Kejati Babel usai dialogis dengan Aspidsus Ariefsyah Mulya Siregar dan Asintel Timbul Pasaribu.

PBS berkeyakinan kalau bupati Jamro terlibat dalam perkara korupsi yang telah merugikan keuangan Negara mencapai Rp hampir 700 Juta tersebut. Namun hingga kini keseriusan dari Kejari Toboali belum Nampak, untuk menjadikan Jamro sebagai tersangka.

“Padahal sudah janji Kajarinya kalau perkara ini akan terang benderang. Tetapi sampai kini tidak ada kejelasanya,” sesalnya lagi seperti diungkapnya dalam dialog dengan asisten Kejati. Menurutnya, aktor intelektual dalam kasus ini belum juga terungkap. Padahal, lanjutnya, semua orang Toboali hampir mengetahui ada aktor intelektual yang terlibat dalam kasus ini. Barang bukti uang yang telah dikembalikan Rp 628 juta. Namun Kejari Toboali belum juga menetapkan tersangka baru dalam kasus ini.

“Kita yang tidak mengerti hukum pun tahu, bila alat bukti minimal dua sudah terpenuhi dalam kasus ini untuk menetapkan TSK baru, BB uang Rp 628 juta yang telah dikembalikan, 2 TSK yang sudah pasti jadi saksi, dokumen-dokumen berkaitan, serta saksi ahli, itu saja sudah dua alat bukti, tapi mengapa aktor intelektualnya belum terungkap, ada apa sebenarnya?” katanya lagi.

Pemuda kata Arie mendesak komitmen pemberantasan korupsi dari institusi Kejaksaan seperti yang sudah terbukti selama ini.

Dimana menurutnya Kejaksaan Tinggi tidak pandang bulu dalam menindak tegas pelaku korupsi di Bangka Belitung. “Ini kasus besar, dan masih banyak kasus besar lainya. Korupsi yang telah terjadi selama ini sudah sangat melukai hati masyarakat,” sebutnya.

Kalau perlu lanjutnya lagi Kejati Babel bisa mengambil alih perkara tersebut guna menjerat pelaku utamanya itu.

“Kita minta kepada Kejaksaan Tinggi bisa mengambil alih kasus ini kalau tidak jelas juga,” pintanya.

Sementara itu Sekjen PPBS Isroni menyatakan pihaknya tidak akan pernah diam dalam mengawasi perkara ini. Pihaknya akan terus menerus memantau terutama dalam persidangan yang tidak lama lagi akan digelar.

“Kasus ini sudah kami gandeng  Indonesian corruption watch (ICW), alhamdulillah kami dapat dukungan. Kami juga akan melaporkan kasus ini kepada Kejaksaan Agung RI,” tambahnya.

Asisten tindak pidana khusus Ariefsyah Mulya Siregar mengatakan perkara ini ditangani oleh Kejari Toboali. Hanya saja pihaknya mendapat perintah dari Kejaksaan Agung RI untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

“Kasus ini berjalan, tidak betul kalau mandeg bahkan dalam Minggu ini segera sidang dua orang tersangka yang sudah ditahan. Memang agar perkara ini berjalan sesuai harapan dari masyarakat agar dilakukan pemantauan terutama sejak sidang hingga akhir,” ajaknya.

Arif katakan pemantauan sangat penting dilakukan agar jalanya setiap persidangan serta temuan-temuan fakta bisa terkawal. Terutama sebutnya seputar dugaan adanya keterlibatan Bupati Bangka Selatan itu.

“Kalau bupatinya terlibat bisa terlihat di persidangan. Maka akan mempermudah pihak jaksa penuntut untuk melakukan penyidikan seperti yang diharapkan para pemuda itu,” tukasnya.

Sebelumnya perkara ini sendiri sudah menjerat dua tersangka masing-masing: Direktur RSUD Franseda dan kontraktor pelaksana PT Dwi Alit, Yudistira.

Romli Muktar/FORUM Keadilan

Comments are closed.