[Kasus BG] Putusan Hakim Sarpin Timbulkan Problema Hukum Politik, Akan Banyak Gugatan Serupa

Dr Ahmad Atang, MSi (luwuraya.net)
Dr Ahmad Atang, MSi (luwuraya.net)

Kupang — Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan gugatan praperadilan Budi Gunawan akan menimbulkan problema hukum dan politik yang luar biasa di negeri ini.

“Keputusan PN ini memberikan problema hukum dan politik yang luar biasa, kedepan KPK akan menghadapi proses praperadilan yang diajukan oleh mereka yang telah ditetapkan menjadi tersangka,” kata Ahmad Atang di Kupang, Senin (16/2), terkait putusan PN dan dampaknya terhadap institusi KPK.

Dengan demikian, KPK harus lebih hati-hati dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam sebuah kasus tindak pidana korupsi.

Artinya, penetapan seorang menjadi tersangka harus dengan argumen dan bukti hukum yang kuat. Jika tidak maka KPK akan menjadi bulan-bulanan oleh mereka yang mencari keadilan, kata Ahmad Atang.

“Dan saya menduga, mereka yang telah ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka akan menempuh proses hukum yang sama yang dilakukan BG,” ucapnya.

Karena itu, terlepas dari adanya pro dan kontra terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini tetapi semua pihak harus menerimanya, ujarnya.

Ahmad Atang menambahkan, secara politik, dengan dikabulkan permohonan BG maka KPK secara kelembagaan dan komisionernya yang selama ini dianggap sebagai pejuang antikorupsi yang memiliki integritas justeru berada di titik nol.

Situasi ini membuat KPK secara kelembagaan mulai diragukan independensinya, sehingga sehebat apapun komisioner yang nantinya dipilih untuk menggantikan Abraham Samad dan kawan-kawan, tidak serta merta mengembalikan kredibilitas KPK.

“Hari ini, KPK yang dibelah oleh publik mendapat pukulan telak dengan dikabulkannya permohonan BG. Terlepas dari adanya ruang hukum lain yang ditempuh KPK, keputusan hakim hari ini telah mengembalikan opini publik,” tukasnya.

Karena itu, ke depan kata dia, KPK bukan lagi lembaga yang kredibel dalam pemberantasan korupsi di negera ini.

Hakim tunggal Sarpin Rizaldi memutuskan untuk mengabulkan permohonan gugatan praperadilan Budi Gunawan dan menyatakan penetapan tersangka Budi oleh KPK tidak sah.

Hakim juga menyatakan Surat Perintah Penyidikan Budi Gunawan Nomor 03/01/01/2015 tidak sah.

Hakim Sarpin menyatakan bahwa tindakan penyidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh KPK ditetapkan tidak sah berdasar tidak sahnya penetapan tersangka dan surat perintah penyidikan.

Ant/BT/CHN

You might also like

Comments are closed.