[Kasus BG] Penetapan Tersangka Bukan Obyek Praperadilan

Harifin Andi Tumpa (tokohindonesia.com)
Harifin Andi Tumpa (tokohindonesia.com)

Jakarta — Mantan Ketua Mahkamah Agung Harifin Andi Tumpa bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tidak bisa menjadi obyek praperadilan karena berada di luar pasal 77 KUHAP.

Harifin menilai KUHAP sudah mengatur Praperadilan secara limitatif, karena Praperadilan hanya untuk menetapkan: (i) sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, (ii) penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta (iii)menetapkan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

“Ada kesan bahwa permasalahan politik, tata negara, dan hal-hal lainnya dimasukkan pula dalam praperadilan ini, padahal tidak ada hubungannya dengan lembaga praperadilan,” kata Harifin pada Minggu (10/2).

Meski pernah ada upaya memperluas objek praperadilan termasuk penatapan tersangka tapi tidak bisa ada objek praperadilan di luar Pasal 77 KUHAP.

“Hal ini pernah terjadi ketika saya menjadi Hakim di MA, tapi dibatalkan di tingkat MA,” jelas Harifin.

Penetapan tersangka tersebut sudah melalui serangkaian perbuatan pendahluan sehingga tidak bisa masuk dalam objek praperadilan.

“Mengapa penetapan tersangka tidak masuk dalam domain praperadilan? Karena penetapan tersangka pasti sudah melewati serangkaian perbuatan pendahuluan seperti penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Jadi kalau penetapan tersangka itu keliru, mekanisme kontrolnya ada di penyidik, bukan dalam praperadilan. Mengapa objek Praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP hanya terkait upaya paksa? Karena di situ sudah masuk pembatasan kemerdekaan tersangka,” tegas Harifin.

Ant/DLN

Comments are closed.