“Jokowi Jangan Terjebak Empat Kepentingan”

Bibit Samad Rianto (merdeka.com/dwi narko)
Bibit Samad Rianto (merdeka.com/dwi narko)

Pekanbaru — Ketua Umum Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi, Bibit Samad Rianto berharap Presiden Jokowi bisa menyelamatkan orde reformasi yang dinilainya telah masuk kubangan korupsi, bersikap tegas dan tidak terjebak dalam empat kepentingan dihadapi oleh Sang Presiden.

“Mudah-mudahan Presiden Jokowi bisa membuat perubahan, meski itu tidak akan mudah karena Jokowi menghadapi empat kepentingan yang berbeda,” kata Bibit pada seminar “Strategi Penanggulangan Korupsi dan Iklim Investasi” yang digelar oleh GMPK di Kota Pekanbaru, Senin (23/2).

Mantan Wakil Ketua KPK ini mengatakan, empat kepentingan yang kini dihadapi Jokowi yang pertama adalah dari pendukung masyarakat ramai yang punya ekspektasi tinggi agar presiden memerangi korupsi.

Kedua, adalah kepentingan partai pendukung Jokowi yang mungkin banyak menentukan orang-orang pilihan mereka untuk menduduki jabatan strategis.

Ketiga, Bibit mengatakan ada kepentingan teman sejawat yang kini dihadapi oleh Jokowi. “Misalkan dengan JK (Jusuf Kalla), kalau sejalan tak masalah. Tapi kalau sudah saling silang seperti rel kereta api, itu bisa parah,” ucapnya.

Sedangkan, kepentingan yang terakhir bagi Jokowi adalah kepentingan dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang kini memegang mayoritas kursi di DPR RI.

“Jokowi perlu mencermati empat kepentingan ini supaya tidak terkena jebakan-jebakan. Itu soal Pak BG (calon Kapolri Budi Gunawan-Red) sudah jadi jebakan pertama,” tuturnya.

Menurut dia, yang perlu dilakukan Jokowi untuk menyelamatkan bangsa bukan semerta-merta harus condong kepada salah satu dari empat kepentingan itu.

“Yang harus dilakukan Jokowi agar bisa selamatkan bangsa adalah berpijak pada konstitusi dan kepentingan rakyat. Saya setuju pada pendapat yang sudah berkembang itu, tidak pada yang lain,” ktukas purnawirawan polisi bintang dua ini.

Ia menilai, keputusan untuk tidak jadi melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan memberhentikan Abraham Samad serta Bambang Widjojanto dari pimpinan KPK belum merupakan solusi terbaik, namun hanya sesaat meredam gejolak masyarakat yang meminta polisi yang diduga memiliki kasus “rekening gendut” dilantik.

“Kita tunggu saja berikutnya apa, karena DPR sudah gerah juga,” kata Bibit sembari menambahkan DPR bisa saja menganulir Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang yang menempatkan pelaksana tugas di KPK untuk mengisi kekosongan pimpinan lembaga antirasuah itu.

Meski begitu, ia berharap keputusan Presiden Jokowi tersebut bisa menciptakan sinergi dan koordinasi antara Polri dan KPK menjadi lebih baik dengan menerapkan aturan hukum dengan benar.

“Masih adanya mafia kasus dan mafia peradilan adalah karena adanya penggunaan kebiasaan salah yang dianggap benar. Jadi, slogannya harus diganti menjadi jangan benarkan yang biasa kamu lakukan, tapi biasakanlah kamu lakukan yang benar,” tandas Bibit.

Ant/FBA/CHN

Comments are closed.