[FORUM] Migas Jambi: Berkah Atau Petaka? (1)

Satu Sumur PetroChina Jambi Yang Disegel (metrojambi.com)
Satu Sumur PetroChina Jambi Yang Disegel (metrojambi.com)

Laporan fiktif masih terjadi dalam aktifitas migas di Jambi. Keterangan SKK Migas-Kementerian ESDM-Pertamina kerap tak sinkron. Kabupaten penghasil migas selalu dibohongi.

Di negeri ini, bumi kaya bukan berarti masyarakatnya sejahtera. Praktis di hampir seluruh daerah penghasil minyak dan gas (migas) Indonesia kesejahteraan rakyat tempatan tak pernah meningkat. Produksi migas tak punya korelasi langsung dengan peningkatan kesejahteraan rakyat tempatan. Sengkarut pengelolaan migas di Provinsi Jambi bisa jadi merupakan potret kecil dari persoalan yang menimpa dunia migas nasional.

Berbicara masalah dampak sosial, pada masa kejayaan Provinsi Jambi dari tambang migas pada 1970 hingga awal 90-an, kekayaan hasil perut bumi Jambi dinilai lebih dari cukup untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di provinsi ini. Namun justru orang-orang dari luar Provinsi Jambi yang jauh lebih banyak menikmatinya. Sedangkan masyarakat pribuminya masih tergolong sangat terbelakang. Masalah ini menyedot perhatian Adri, SH, praktisi hukum dari Universitas Jambi yang juga putra daerah Jambi.

Selama sembilan puluh tahun eksploitasi minyak bumi di Jambi, sejak zaman kolonial, tidak memberikan kontribusi apa-apa bagi perkembangan sosial ekonomi rakyat di tiga daerah penghasil minyak bumi di Jambi. Diantaranya di Bajubang, Tempino dan Kenali Asam. Adapun, dua perusahaan minyak yang menguasai ketiga lahan itu adalah Belanda dan AmerikaSerikat: Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) dan NV Nederlands Indische Aardolie Maatschappij.

Indikator kejayaan produksi itu adalah kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang membaik. Contoh semisal di Bajubang, ada rumah sakit dengan fasilitas yang paling lengkap, kala itu. Pegawai Pertamina hidup makmur, berkecukupan dan sejahtera. Mereka dilimpahi fasilitas mewah dan diganjar pendapatan per bulan yang sangat besar. Bajubang dikategorikan “desa metropolitan”. Desa itu memiliki fasilitas lengkap dan dianggap mewah pada era itu.

Ada fasilitas berupa bioskop, lapangan golf, kolam renang dan sekolah, mulai dari SD, SMP sampai SMA. Selain itu juga ada bar dan klub, serta fasilitas olah raga lainnya. Lapangan golf Pertamina di Bajubang menjadi satu-satunya yang terbaik di Jambi. Hingga kini banyak pejabat dari berbagai daerah di Jambi datang bermain golf di sana.

Namun di balik itu ada ironi. Semua fasilitas itu hanya berlaku bagi karyawan atau keluarga Pertamina saja. Dibanding dengan warga sekitar, jurang sosial menganga lebar. Karyawan Pertamina yang umumnya tinggal dalam komplek, statusnya tidak sama dengan warga biasa yang tinggal di pinggiran desa. Warga pinggiran ini disebut sebagai “orang ladang”, sedang pegawai Pertamina, terlebih staf yang punya golongan tinggi, di sebut “orang gedongan”. Yang jelas karyawan Pertamina sudah tentu makmur dan sejahtera, sedangkan warga sekitar harus berusaha keras untuk mencapainya dan mereka tidak diperkenankan menggunakan fasiltas milik Pertamina.

Pertamina Jambi memiliki hampir 700 sumur minyak. Tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Dari jumlah itu hanya 300-an yang berproduksi. Sebagian besar sumurnya masuk kategori sumur tua. Tak bisa berproduksi maksimal jika tak diolah dengan teknologi baru. Walhasil sumur-sumur tua itu sering berstatus “suspend” alias “ditangguhkan” produksinya. Khusus untuk Pertamina EP Jambi, dalam sehari mereka memproduksi minyak rata-rata 4.300 barel. Jumlah ini mencapai 90 persen dari target produksi 4.931 barel per hari (bph).

Kegiatan usaha hulu eksplorasi dan eksploitasi migas ini awalnya dilaksanakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Badan Pelaksana. Yakni, Anadarco dengan Pertamina. Namun kini sudah dialihkan (take over) ke pengelola baru: Petrochina Internasional Jabung Ltd.

Pada 27 Februari 1993 terjadi kontrak kerjasama antara Pertamina dengan Trend Internasional (Jabung) Ltd dan Andarko Indonesia Company, Jabung. Dalam jangka waktu selama lima bulan, tepatnya 6 Juli 1993. Hak dan tanggungjawab yang dimiliki Trend Internasional (Jabung) Ltd dan Andarko Indonesia Company dialihkan kepada Santa Fe Energy Resources Jabung Ltd.

Delapan tahun kemudian, tepatnya 2 Juli 2001, hak dan tanggungjawab yang dimiliki Santa Fe Energy Resources Jabung Ltd dialihkan lagi. Kali ini kepada Devon Energy. Belum selesai di situ. Setahun kemudian, tepatnya pada 27 Juli 2002, hak dan tanggungjawab yang dimiliki Devon Energy dialihkan kembali pada Petrochina Ltd. Hal ini merupakan pengalihan biasa, tetapi bukan dilakukan dengan kontrak baru.

Di sini Adri mencium ada yang tak beres. Dari dokumen yang ia dapat, tak ada persetujuan Menteri ESDM dalam pengalihan kontrak itu. Ia menduga pengalihan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 35 tahun 1994 tentang syarat dan ketentuan bagi hasil minyak dan gas. Di aturan itu dijabarkan tentang dasar persetujuan Pertamina, Kontraktor dapat menjual, menyerahkan, memindahtangankan dan atau melepaskan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya, berdasarkan kontrak bagi hasil, kepada pihak lain. Sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pengalihan kontrak itu hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Menteri Negara BUMN.

(bersambung)

Diambil dari Majalah FORUM Keadilan edisi 28.

Comments are closed.