Endriartono: TNI Bisa Dikerahkan Atasi Konflik KPK-Polri

Endriartono Sutarto (obsessionnews.com)
Endriartono Sutarto (obsessionnews.com)

Jakarta — Mantan panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto menyatakan bahwa TNI dapat dikerahkan untuk mengatasi konflik Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri, saat inni.

“(Pengerahan TNI) asal memang instruksi presiden maka itu yang harus dilakukan, tapi tidak tanpa keputusan presiden,” kata Endriartono di Gedung KPK Jakarta, Kamis (12/2).

Endriartono bertemu dengan pimpinan KPK untuk membicarakan mengenai ancaman serius yang dialamatkan kepada penyidik dan struktural KPK serta keluarga mereka.

“Dalam aturan memang tidak dibenarkan (pengerahan), tapi kalau presiden memerintahkan maka itu harus dilakukan dan saya percaya ini situasi belum mengharuskan turunnya TNI,” tambah Endri.

Mantan penasihat tim pembela KPK tersebut menyatakan bahwa ancaman tersebut dapat mengancam keselamtan seluruh warga negara.

“Ternyata memberikan ancaman itu adalah hal yang serius karena ancaman ini bisa juga mengancam keselamata seluruh warga negara kalau itu terjadi, cuma saya masih punya keyakinan tidaklah kalau itu dilakukan aparat atau institusi yang memberikan keselamatan kepada masyarakat, tapi memberikan ancaman,” tutur Endriartono.

Ia meminta agar Presiden Joko Widodo memberikan keputusan cepat dalam menyelesaikan masalah KPK-Polri tersebut.

“Kita berharap sangat agar presiden segera memberikan keputusan kemudian keputusan itu dapat menenteramkan semua pihak untuk menyelesaikan semua persoalan demi persoalan dengan baik, kedua institusi bis kembali bekerja dengan normal,” jelas Endri.

Tapi, ia mengakui bahwa konflik KPK-Polri kali ini lebih berat dibanding konflik sebelumnya kedua institusi tersebut.

“Saya lihat memang situasi sekarang lebih kompleks, lebih berat sehingga apa-apa langkah yang waktu itu kita lakukan apakah masih valid bila dilakukan sekarang. Konflik antarinstitusi kepolisian dan KPK ini harus bisa diselesaikan dengan baik, tanpa kekerasan tanpa harus melanggar ketentuan dan aturan hukum,” ungkap Endri.

Presiden menjadi pihak satu-satunya yang berwenang menyelesaikan masalah tersebut.

“Kalau presiden mengambil keputusan dan tidak menunggu sampai berlarut-larut dan situasi semakin buruk, masyarakat semakin kehilangan keyakinan bahwa ini akan selesai, dan kedua institusi tidak bisa bekerja secara maksimal,” tegas Endri.

Ant/DLN/CHN

Comments are closed.