Ahli: Penetapan Tersangka Bukan Termasuk Objek Praperadilan

Bernard Arief Sidharta (konggresilmuhukum.blogspot.com)
Bernard Arief Sidharta (konggresilmuhukum.blogspot.com)

Jakarta — Ahli filsafat hukum Bernard Arif Sidharta mengatakan penetapan tersangka bukanlah bagian dari proses penyidikan dan tidak termasuk dalam objek lembaga praperadilan.

“Penetapan tersangka tidak bisa diartikan sebagai bagian dari proses penyidikan,” kata Bernard di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jakarta, Minggu (22/2).

Menurut Bernard, penetapan tersangka yang merupakan hasil dari penyelidikan itu berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan proses penyidikan.

Bernard yang pernah dihadirkan dalam sidang praperadilan Budi Gunawan oleh pihak KPK menegaskan bahwa Hakim Sarpin Rizaldi salah menafsirkan pendapat dirinya sebagai ahli dalam pertimbangannya pada putusan sidang.

“Hakim salah menafsirkan pendapat saya dan menghasilkan putusan yang berbeda dari pikiran saya. Jalan pikiran saya, gugatan itu seharusnya ditolak. Tapi hakim menafsirkan berbeda dan menerima permohonan gugatan,” kata Bernard.

Guru Besar Universitas Parahyangan tersebut mengatakan objek praperadilan sudah diterangkan secara jelas dalam Pasal 77 KUHAP.

Dalam pasal tersebut dijelaskan yang menjadi kewenangan lembaga praperadilan untuk diuji dalam persidangan adalah sah tidaknya penangkapan, penahanan, pemberhentian penyidikan, dan pemberhentian penuntutan.

“Itu saja yang bisa diadili oleh praperadilan. Sedangkan penetapan tersangka itu jelas tidak tidak tercantum. Jadi menurut saya itu di luar wewenang praperadilan,” kata Bernard.

Dalam pembacaan putusan gugatan praperadilan Budi Gunawan pada Senin (16/2) lalu hakim Sarpin Rizaldi menjadikan pendapat ahli Bernard sebagai referensi dalam memutuskan perkara.

Sarpin menukil ucapan Bernard yang mengatakan penetapan tersangka adalah hasil dari proses penyelidikan.

Dari pendapat Bernard tersebut Sarpin kemudian menyimpulkan bahwa penetapan tersangka termasuk dalam kewenangan lembaga praperadilan untuk diadili.

Hakim Sarpin Rizaldi kemudian memutuskan untuk mengabulkan permohonan gugatan praperadilan Budi Gunawan dan menyatakan penetapan tersangka Budi oleh KPK tidak sah.

Hakim juga menyatakan Surat Perintah Penyidikan Budi Gunawan nomor 03/01/01/2015 tidak sah.

Hakim Sarpin menyatakan bahwa tindakan penyidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh KPK ditetapkan tidak sah berdasar tidak sahnya penetapan tersangka dan surat perintah penyidikan.

Ant/AR/RF

Comments are closed.