Perppu Pilkada Disetujui DPR

Sidang Paripurna DPR (absnetwork.co.id)
Sidang Paripurna DPR (absnetwork.co.id)

Jakarta — Rapat Paripurna ke-16 DPR secara aklamasi menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala daerah dan Nomor 2 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Apakah Perppu Nomor 1 tahun 2014 dan Perppu nomor 2 tahun 2014 disahkan menjadi undang-undang?,” kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dalam Rapat Paripurna DPR ke-16 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (20/1).

Pertanyaan Agus itu langsung dijawab setuju oleh masing-masing perwakilan meskipun beberapa memberikan catatan.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman dalam Rapat Paripurna tersebut menjelaskan dalam proses pembahasan telah diselenggarakan rapat kerja untuk mendengarkan pendapat mini fraksi dan pemerintah.

Dia menegaskan semangat seluruh fraksi di DPR terkait kedua perppu tersebut adalah membentuk aturan secara lebih baik yang susbtansial dan sesuai nilai-nilai demokrasi.

“Setelah keputusan tingkat I, perppu dibawa ke Rapat Paripurna setelah itu sesegera mungkin pemerintah mengundangkannya agar dilakukan proses perbaikan terbatas terhadap aturan tersebut,” kata Rambe.

Dia mejelaskan Komisi II DPR mengajukan perbaikan secepatnya yang akan disahkan pada masa sidang kedua tahun 2014-2015 untuk persiapan pilkada.

Menurut dia, Komisi II mengajukan beberapa usulan pada perbaikan nanti seperti paket atau tidak, uji publik, dan penyelenggara pemilu.

“Kedua membahas penyelesaian RUU tersebut pada masa sidang ini agar penyelenggaraan Pilkada dapat berlangsung secara yuridis,” ujarnya.

Perbaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan setelah menjadi Undang-Undang kedua Perppu itu masih membutuhkan perbaikan. Hal itu menurut dia untuk menyelaraskan beberapa pasal yang dinilai masih tumpang tindih.

“Mengenai tahapan pelaksanaan, penyelesaian sengketa dan dampak pilkada serentak harus dibicarakan lebih lanjut,” kata Tjahjo di Rapat Paripurna DPR.

Menurut dia, secara intensif pemerintah membuka diri dalam menyelesaikan Undang Undang ini. Dia mengatakan perbaikan atas beberapa hal ini tidak akan mengganggu tahapan pilkada serentak agar perubahan itu demi kepastian hukum sebagai landasan Pilkada.

“Perubahan terbatas ini tidak akan mengganggu tahapan Pilkada yaitu tugas KPU dan jajarannya. Hal ini mengingat ada 204 daerah otonom yang akan melaksanakan pilkada serentak,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah menyambut baik kesepakatan bulat DPR atas persetujuan Perppu Pilkada menjadi Undang Undang dan semua masukan dari DPR pun akan dipertimbangkan pemerintah.

Ant/arnaz/IB

Comments are closed.