“Performa Budi Gunawan Tanggung Jawab Presiden”

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla Mengapit Megawati Soekarnoputri (jakartagreater.com)
Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla Mengapit Megawati Soekarnoputri (jakartagreater.com)

Jakarta — Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan baik buruknya performa Budi Gunawan bila menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia merupakan tanggung jawab Presiden Joko Widodo yang memilihnya.

“Penunjukan Budi Gunawan sebagai Kapolri adalah hak prerogatif Presiden. Baik buruknya menjadi tanggung jawab Presiden. Dengan kata lain, performa Budi Gunawan menjadi tanggung jawab Presiden,” kata Bonar Tigor Naipospos dihubungi di Jakarta, Selasa (13/1).

Karena penunjukan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden, kata Bonar, maka Presiden harus memastikan bahwa Kapolri yang dipilih mampu mengemban tugas dan fungsinya.

“Salah satunya adalah tugas dalam hal penegakan hak asasi manusia. Namun, masih terlalu dini untuk menilai apakah Budi Gunawan mampu untuk hal itu,” tuturnya.

Namun, Bonar mengatakan dengan melihat rekam jejaknya, Budi Gunawan belum memiliki pengalaman menangani kasus pelanggaran HAM. Belum ada satu pun kasus pelanggaran HAM yang pernah ditangani Budi Gunawan di korps Bhayangkara.

“Karena itu, masih menjadi tanda tanya sejauh mana komitmennya dalam penegakan HAM,” ujarnya.

Presiden Jokowi telah mengajukan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai calon tunggal untuk menggantikan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman yang akan purnatugas pada Oktober 2015 kepada DPR.

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mengatakan bila melihat jenjang kepangkatan dan karier, Budi Gunawan yang saat ini menjabat Kepala Lembaga Pendidikan (Lemdik) Polri itu memenuhi persyaratan formal untuk menjadi Kapolri.

Terkait proses di DPR, Aziz meminta masyarakat percaya pada lembaga legislatif untuk memilih calon Kapolri yang terbaik yang bisa membawa perubahan pada institusi kepolisian.

Komisi III juga memiliki mekanisme dan standar untuk memilih calon kapolri seperti juga memilih hakim Mahkamah Konstitusi (MK), hakim agung dan juga para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ant/T.D018/DS

Comments are closed.