[Kasus PT Siak Raya Timber] “Sudahlah Hutan Habis Dibabat, Uang Negara Pun Dilalapnya”

Satu Sudut PT Siak Raya Timber, Riau (panoramio.com)
Satu Sudut PT Siak Raya Timber, Riau (panoramio.com)

Pekanbaru, FK -– Guna menyelamatkan uang negara sebesar Rp 119 miliar yang dikemplang PT Siak Raya Timber (SRT) dari Bank BNI, Direktur LBH Pekanbaru, Daud Frans MP, akan segera mengajukan pengaduan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan.

“Bayangkan, sudah dua tahun tertunggak, baru sekarang pihak BNI melakukan upaya hukum terhadap industri plywood tersebut,” kata Daud, Rabu (12/11). Itu pun setelah kasus ini ramai diberitakan di media cetak dan media online.

Seperti diketahui, pada 2009 perusahaan kayu yang dipimpin Edmund Kea alias Kea Meng Kwang Beng Tiak sebagai komisaris utama, mendapat kucuran kredit dari Bank BNI. Namun, setahun kemudian terjadi kemacetan pembayaran utang, sehingga jumlah utang SRT kini mencapai Rp 119.219.743.094,65. Yakni dalam bentuk rupiah sebesar Rp 54, 5 miliar, dan dalam bentuk dolar AS sebanyak USD 5.310.286,89.

“Terhitung sejak 31 Maret 2012 termohon sudah tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran atas utangnya,” kata Yuhelson, pengacara yang ditunjuk Bank BNI dalam persidangan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di persidangan Pengadilan Niaga di Medan, Kamis pekan lalu.

Daud menilai, gugatan yang diajukan BNI itu hanya sekadar untuk menyelamatkan aset bank plat merah itu. Tapi, menurut dia, ada lagi yang lebih besar harus dilakukan. Yakni menyelamatkan harta negara. Sebab, seperti yang dibacanya di media massa, menurut taksiran nilai buku aset perusahaan itu kini hanya tinggal sekitar Rp 5 miliar.

“Berapalah harga pabrik dan mesin-mesinnya yang kini sudah jadi besi tua akibat tak bias digunakan lagi karena ketiadaan bahan baku kayu,” tanya Daud.

Praktisi hukum alumni Universitas Islam Riau (UIR) ini menilai Bank BNI terlalu gegabah memberikan kredit sebesar itu tanpa melakukan survei yang mendalam terlebih dulu. Menurut Daud, pihak bank seharusnya jeli melihat bahwa bahan baku kayu alam untuk industri telah dibatasi pemerintah sejak 2004. “Dengan begitu, bank kan dapat menilai bahwa tak lama lagi kayu sebagai bahan baku akan semakin berkurang. Tapi, herannya, mengapa bank tak melakukan penelitian ke hal yang mendasar seperti itu,” kata Daud.

Sebelumnya, seperti diungkapkan Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Tribuana Tunggadewi, menanggapi pertanyaan wartawan yang disampaikan kepada bagian humas bank plat merah tersebut,

Pada tahun 2009 terjadi masalah dengan pasokan kayu yang menjadi bahan baku utama bisnis SRT. Kelangkaan pasokan kayu tersebut menyebabkan bisnis PT SRT menjadi terganggu, sehingga perusahaan menutup kegiatan sejak tahun 2012.

“Ini merupakan risiko bisnis yang terjadi dan mempengaruhi kemampuan PT SRT dalam membayar kreditnya kepada BNI. BNI tetap melakukan penagihan, dan meminta SRT untuk menjual asetnya,” kata Tribuana.

Dengan pernyataan ini, Daud menilai dalam kasus ini terlihat ada unsur-unsur kejahatan sesuai dengan Undang-Undang Perbankan. Setidaknya karena ada kesan pihak bank sengaja membiarkan atau tutup mata dengan kelangkaan bahan baku kayu. Padahal, pada saat itu pemerintah tengah jor-joran berkampanye mengenai penyelamatan kayu hutan.

Sementara itu, praktisi hukum di Pekanbaru, Aswin E. Siregar, mengatakan kasus ini sudah menyangkut masalah penyalahgunaan keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar. “Sudahlah hutan habis dibabat tanpa meninggalkan sama sekali kontribusi kepada Riau, malahan uang negara pun kemudian dilalapnya dalam jumlah yang sangat besar,” kata Aswin.

Karena itu, Aswin pun berharap agar aparat hukum yang berwenang juga mengusut ke mana saja dana sebesar Rp 119 miliar tersebut digunakan PT Siak Raya Timber. “Jika memang benar seperti yang diungkapkan media massa bahwa komisaris utama Edmud Kea kini mengelola gedung perkantoran mewah di jantung kota Singapura, juga harus diusut apakah ada dana tersebut yang lari ke sana,” kata Aswin.

Seperti diketahui, Edmund Kea kini menjabat sebagai Executive President Director KEA Holdings Pte Ltd, yang selain tunak di bisnis perkayuan, juga memiliki gedung perkantoran mewah di daerah elit, K H Kea Building di 333 North Bridge Road #09-00 188721 Singapura.

Menurut Aswin, jika memang terbukti secara hukum, maka ada kewenangan dari Pemerintah Indonesia untuk menarik dana yang ditanamkan Komisaris Utama PT Siak Raya Timber itu di gedung perkantoran yang dikelolanya itu.

Selain itu, Aswin juga berharap agar aparat hukum juga memeriksa para direktur dan pegawai lainnya di PT Siak Raya Timber yang terlibat dalam pengajuan kredit tersebut. “Saya yakin komisaris utama tak bermain sendiri, apalagi karena disebut-sebut dia adalah warganegara Singapura,” kata Aswin.

irwsrg/jotz

Comments are closed.