Press Release: Surat Sakti Jaksa Agung Kangkangi Hukum Acara Pidana

Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (jurnas.com)
Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (jurnas.com)

PRESS RELEASE
SURAT SAKTI JAKSA AGUNG MENGANGKANGI HUKUM ACARA PIDANA

Surat Sakti yang dikeluarkan oleh seorang Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Pidana Umum telah mengangkangi hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Pada tanggal 19 Maret 2013, PT Dharmakarya Dhikaalambhana mengajukan Laporan Polisi di Polres Metro Jakarta Pusat sebagaimana termaksud dalam Surat Penerimaan Laporan Polisi No. Pol: 355/K/III/2013/POLRESJP tanggal 19 Maret 2013. Dasar laporannya adalah adanya dugaan perbuatan pidana Penggelapan dalam Jabatan yang diduga dilakukan oleh Ir. Hery Prianto Muchrodji, MSc. sewaktu masih menjabat sebagai Direktur Utama di PT Dharmakarya Dhikaalambhana.

Setelah dilakukan penyidikan oleh Penyidik pada Polres Jakarta Pusat pengajuan Berkas Perkara atas nama Tersangka Ir. Hery Prianto Muchrodji, MSc., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menyatakan berkas perkara telah lengkap (P-21).

Penyidik Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat telah 2 (dua) kali melakukan panggilan terhadap Tersangka Ir. Hery Prianto Muchrodji, MSc. dalam rangka Penyerahan Tahap II, namun Tersangka Ir. Hery Prianto Muchrodji, MSc., tidak memenuhi panggilan tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2014, Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat telah memasukkan Tersangka ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan juga telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk dilakukan Pencekalan berpergian keluar negeri atas nama Ir. Heri Prianto Muchrodji, MSc. melalui kantor Imigrasi yang berwenang.

Berdasarkan informasi yang kami peroleh, meskipun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menyatakan Berkas Perkara atas nama Tersangka Ir. Hery Prianto Muchrodji, MSc. sudah dinyatakan lengkap (P.21), akan tetapi Kejaksaan Agung RI tanpa alasan hukum yang jelas masih juga melakukan Ekspose Perkara yang bertujuan untuk bisa menganulir P.21 yang sudah ditetapkan dan yang telah diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Guna menindaklanjuti Ekspose Perkara yang telah dilakukan, kami ketahui Jaksa Agung RI melalui surat yang ditandatangani Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum telah mengirimkan surat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya memerintahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) atas nama Tersangka Ir. Hery Prianto Muchrodji, MSc. apabila Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat melakukan Penyerahan Tahap II atas nama Tersangka Ir. Hery Prianto Muchrodji, MSc.

Tindakan Kejaksaan Agung RI yang menerbitkan surat yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya memerintahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat agar menerbitkan SKP2 atas nama Tersangka Ir. Hery Prianto Muchrodji, MSc., sedemikian merupakan suatu bentuk penyalahgunaan kewenangan yang telah mengangkangi ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Padahal sesuai ketentuan-ketentuan dalam KUHAP, penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) eks pasal 140 ayat 2 KUHAP merupakan kewenangan Penuntut Umum sepanjang proses hukum yang berlangsung masih pada tahap Pra-Penuntutan, kewenangan mana tidak mungkin dapat dilakukan lagi apabila proses hukum sudah memasuki tahap Penuntutan.

Menyangkut proses hukum Tersangka Ir. Hery Prianto Muchrodji, MSc. yang berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (P-21), Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tinggal hanya mendesak Penyidik Polres Jakarta Pusat untuk segera melaksanakan Penyerahan Tahap II (P.21a) dan selanjutnya melimpahkan perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. Hal itu juga berarti sudah tertutup kemungkinan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

Bahwa dengan demikian, tindakan Jaksa Agung RI cq Jampidum Kejaksaan Agung RI yang menerbitkan surat yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya memerintahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat agar menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) atas nama Tersangka Ir. Hery Prianto Muchrodji, MSc., merupakan penyalahgunaan kewenangan yang cenderung akan menghambat proses penegakan hukum dalam kasus tersebut. Surat sedemikian cenderung akan menjadi “surat sakti” yang tidak akan berani disimpangi oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Jakarta, 28 Agustus 2014

Hormat Kami,
Kuasa Hukum PT Dharmakarya Dhikaalambhana

LAW FIRM DHANISWARA HARJONO & PARTNERS

Rony Hutajulu, SH, MH

Comments are closed.