PICTURE: Perdamaian KIH dan KMP

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) diwakili oleh Pramono Anung (kedua kiri) dan Olly Dondokambey (kiri) bersama Koalisi Merah Putih (KMP) diwakili oleh Ketua Umum PAN Hatta Rajasa (kedua kanan), Ketua DPR Setya Novanto (tengah) dan Sekjen Golkar Idrus Marham saat menghadiri penandatanganan MoU di Nusantara IV Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). Ada 5 Kesepakatan yang di setujui oleh kedua belah pihak, diantaranya perubaha?n pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur jumlah Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan serta revisi undang-undang yag mengatur hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat di tingkat komisi. FORUM/Arief Manurung
Koalisi Indonesia Hebat (KIH) diwakili oleh Pramono Anung (kedua kiri) dan Olly Dondokambey (kiri) bersama Koalisi Merah Putih (KMP) diwakili oleh Ketua Umum PAN Hatta Rajasa (kedua kanan), Ketua DPR Setya Novanto (tengah) dan Sekjen Golkar Idrus Marham saat menghadiri penandatanganan MoU di Nusantara IV Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). Ada 5 Kesepakatan yang di setujui oleh kedua belah pihak, diantaranya perubaha?n pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur jumlah Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan serta revisi undang-undang yag mengatur hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat di tingkat komisi. FORUM/Arief Manurung
Perwakilan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Pramono Anung (ketiga kiri) bersama Perwakilan Koalisi Merah Putih (KMP) Hatta Rajasa (ketiga kanan) didampingi Anggota Fraksi PDI P Olly Dondokambey (kiri), Sekjen Golkar Idrus Marham, Ketua DPR Setya Novanto (tengah) Wakil Ketua DPR Fadly Zon (kedua kiri) dan Agus Hermanto (kedua kanan) saat menandatangani MoU di Nusantara IV Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). Ada 5 Kesepakatan yang di setujui oleh kedua belah pihak, diantaranya perubaha?n pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur jumlah Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan serta revisi undang-undang yag mengatur hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat di tingkat komisi. FORUM/Arief Manurung
Perwakilan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Pramono Anung (ketiga kiri) bersama Perwakilan Koalisi Merah Putih (KMP) Hatta Rajasa (ketiga kanan) didampingi Anggota Fraksi PDI P Olly Dondokambey (kiri), Sekjen Golkar Idrus Marham, Ketua DPR Setya Novanto (tengah) Wakil Ketua DPR Fadly Zon (kedua kiri) dan Agus Hermanto (kedua kanan) saat menandatangani MoU di Nusantara IV Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). Ada 5 Kesepakatan yang di setujui oleh kedua belah pihak, diantaranya perubaha?n pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur jumlah Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan serta revisi undang-undang yag mengatur hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat di tingkat komisi. FORUM/Arief Manurung
Perwakilan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Pramono Anung (ketiga kiri) bersama Perwakilan Koalisi Merah Putih (KMP) Hatta Rajasa (ketiga kanan) didampingi Anggota Fraksi PDI P Olly Dondokambey (kiri), Sekjen Golkar Idrus Marham, Ketua DPR Setya Novanto (tengah) Wakil Ketua DPR Fadly Zon (kedua kiri) dan Agus Hermanto (kedua kanan) seusai menandatangani MoU di Nusantara IV Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). Ada 5 Kesepakatan yang di setujui oleh kedua belah pihak, diantaranya perubaha?n pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur jumlah Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan serta revisi undang-undang yag mengatur hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat di tingkat komisi. FORUM/Arief Manurung
Perwakilan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Pramono Anung (ketiga kiri) bersama Perwakilan Koalisi Merah Putih (KMP) Hatta Rajasa (ketiga kanan) didampingi Anggota Fraksi PDI P Olly Dondokambey (kiri), Sekjen Golkar Idrus Marham, Ketua DPR Setya Novanto (tengah) Wakil Ketua DPR Fadly Zon (kedua kiri) dan Agus Hermanto (kedua kanan) seusai menandatangani MoU di Nusantara IV Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). Ada 5 Kesepakatan yang di setujui oleh kedua belah pihak, diantaranya perubaha?n pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur jumlah Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan serta revisi undang-undang yag mengatur hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat di tingkat komisi. FORUM/Arief Manurung
Perwakilan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Pramono Anung (ketiga kiri) berpelukan bersama Perwakilan Koalisi Merah Putih (KMP) Hatta Rajasa (ketiga kanan) didampingi Anggota Fraksi PDI P Olly Dondokambey (kiri), Sekjen Golkar Idrus Marham, Ketua DPR Setya Novanto (tengah) Wakil Ketua DPR Fadly Zon (kedua kiri) dan Agus Hermanto (kedua kanan) seusai menandatangani MoU di Nusantara IV Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). Ada 5 Kesepakatan yang di setujui oleh kedua belah pihak, diantaranya perubaha?n pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur jumlah Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan serta revisi undang-undang yag mengatur hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat di tingkat komisi. FORUM/Arief Manurung
Perwakilan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Pramono Anung (ketiga kiri) berpelukan bersama Perwakilan Koalisi Merah Putih (KMP) Hatta Rajasa (ketiga kanan) didampingi Anggota Fraksi PDI P Olly Dondokambey (kiri), Sekjen Golkar Idrus Marham, Ketua DPR Setya Novanto (tengah) Wakil Ketua DPR Fadly Zon (kedua kiri) dan Agus Hermanto (kedua kanan) seusai menandatangani MoU di Nusantara IV Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). Ada 5 Kesepakatan yang di setujui oleh kedua belah pihak, diantaranya perubaha?n pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur jumlah Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan serta revisi undang-undang yag mengatur hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat di tingkat komisi. FORUM/Arief Manurung
Perwakilan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Pramono Anung (ketiga kiri) bersama Perwakilan Koalisi Merah Putih (KMP) Hatta Rajasa (ketiga kanan) didampingi Anggota Fraksi PDI P Olly Dondokambey (kiri), Sekjen Golkar Idrus Marham, Ketua DPR Setya Novanto (tengah) Wakil Ketua DPR Fadly Zon (kedua kiri) dan Agus Hermanto (kedua kanan) seusai menandatangani MoU di Nusantara IV Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). Ada 5 Kesepakatan yang di setujui oleh kedua belah pihak, diantaranya perubaha?n pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur jumlah Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan serta revisi undang-undang yag mengatur hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat di tingkat komisi. FORUM/Arief Manurung
Perwakilan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Pramono Anung (ketiga kiri) bersama Perwakilan Koalisi Merah Putih (KMP) Hatta Rajasa (ketiga kanan) didampingi Anggota Fraksi PDI P Olly Dondokambey (kiri), Sekjen Golkar Idrus Marham, Ketua DPR Setya Novanto (tengah) Wakil Ketua DPR Fadly Zon (kedua kiri) dan Agus Hermanto (kedua kanan) seusai menandatangani MoU di Nusantara IV Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). Ada 5 Kesepakatan yang di setujui oleh kedua belah pihak, diantaranya perubaha?n pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur jumlah Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan serta revisi undang-undang yag mengatur hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat di tingkat komisi. FORUM/Arief Manurung
Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI saat menandatangani MoU di Nusantara IV Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). Ada 5 Kesepakatan yang di setujui oleh kedua belah pihak, diantaranya perubaha?n pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur jumlah Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan serta revisi undang-undang yag mengatur hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat di tingkat komisi. FORUM/Arief Manurung
Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI saat menandatangani MoU di Nusantara IV Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). Ada 5 Kesepakatan yang di setujui oleh kedua belah pihak, diantaranya perubaha?n pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur jumlah Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan serta revisi undang-undang yag mengatur hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat di tingkat komisi. FORUM/Arief Manurung
Perwakilan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Pramono Anung (ketiga kiri) bersama Perwakilan Koalisi Merah Putih (KMP) Hatta Rajasa (ketiga kanan) didampingi Anggota Fraksi PDI P Olly Dondokambey (kiri), Sekjen Golkar Idrus Marham, Ketua DPR Setya Novanto (tengah) Wakil Ketua DPR Fadly Zon (kedua kiri) dan Agus Hermanto (kedua kanan) seusai menandatangani MoU di Nusantara IV Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). Ada 5 Kesepakatan yang di setujui oleh kedua belah pihak, diantaranya perubaha?n pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur jumlah Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan serta revisi undang-undang yag mengatur hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat di tingkat komisi. FORUM/Arief Manurung
Perwakilan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Pramono Anung (ketiga kiri) bersama Perwakilan Koalisi Merah Putih (KMP) Hatta Rajasa (ketiga kanan) didampingi Anggota Fraksi PDI P Olly Dondokambey (kiri), Sekjen Golkar Idrus Marham, Ketua DPR Setya Novanto (tengah) Wakil Ketua DPR Fadly Zon (kedua kiri) dan Agus Hermanto (kedua kanan) seusai menandatangani MoU di Nusantara IV Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). Ada 5 Kesepakatan yang di setujui oleh kedua belah pihak, diantaranya perubaha?n pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur jumlah Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan serta revisi undang-undang yag mengatur hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat di tingkat komisi. FORUM/Arief Manurung

Comments are closed.