Pemerintah Akan Diinterpelasi DPR, PDIP Tak Terkejut

Ahmad Basarah (pdiperjuangan-jatim.org)
Ahmad Basarah (pdiperjuangan-jatim.org)

Jakarta — Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan tidak terkejut dengan wacana beberapa fraksi di DPR yang ingin menggulirkan hak interpelasi terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi.

“Saya tidak terkejut dengan niat dan rencana (fraksi-fraksi dari) KMP untuk mendorong digunakannya hak interpelasi DPR terkait keputusan pemerintah mencabut harga BBM bersubsidi,” kata Ahmad Basarah dalam pesan Blackberry kepada Antara di Jakarta, Rabu (19/11).

Menurut dia, hal itu hanya tinggal persoalan waktu saja. Bahkan menurut prediksinya akan ada beberapa lagi penggunaan hak interpelasi atau hak angket lainnya yang akan digulirkan fraksi-fraksi dari KMP terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang lainnya.

“Hal itu selaras dengan motif dipertahankannya eksistensi KMP paska-pilpres yang lalu, yakni menjadi kekuatan oposisi yang akan mengawasi atau bahkan mengendalikan jalannya pemerintahan Jokowi.”

Menurut Basarah, pemerintah sudah harus menyiapkan diri lebih responsif dan lebih cermat lagi untuk menghadapi berbagai macam agenda KMP di bidang pengawasan DPR. Pemerintah juga harus lebih intensif berkoordinasi dengan fraksi-fraksi KIH di DPR.

“Koordinasi dengan fraksi dari KIH bertujuan agar dukungan politik yang akan diberikan fraksi-fraksi KIH kepada program dan posisi pemerintah bisa lebih efektif,” katanya.

Menurut Basarah, saat ini sedang disusun dan dimantapkan skema koordinasi antara pemerintah dengan pimpinan partai-partai politik dan fraksi KIH di DPR.

Selain itu, menurut dia, pemerintahan Jokowi harus lebih realistis lagi bahwa pelaksanaan atas cita-cita dan berbagai program pemerintahan yang direncanakan akan berhadapan dengan realitas sistem pemerintahan presidensial yang telah bercita rasa parlementer.

“Presiden Jokowi dan para pembantunya harus bekerja lebih ekstra hati-hati lagi, lebih cerdas dan lebih keras lagi dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan nasionalnya,” katanya.

Dia menegaskan pemerintahan Jokowi-JK jangan sampai melakukan kesalahan sekecil apapun karena hal itu akan menjadi pintu masuk bagi digunakannya hak interpelasi, hak hangket, hak menyatakan pendapat atau bahkan hak untuk melakukan proses impeachment oleh DPR terhadap Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla maupun terhadap para menterinya.

Ant/IB/jotz

Comments are closed.