MEA 2015 dan Problematika Pendidikan

Jakarta, ForumKeadilan.com – Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2015, membutuhkan kesiapan khusus dari semua sektor, terlebih di sektor pendidikan yang menjadi topangan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa ini. Beberapa ekses MEA dalam dunia pendidikan: menjamurnya lembaga pendidikan asing, standar dan orientasi pendidikan yang makin pro pasar, dan pasar tenaga kerja yang dibanjiri tenaga kerja asing.

Ditengah carut marutnya konstalasi politik negara ini, kurang lebih tiga bulan lagi kita akan masuk di tahun 2015, tahun penuh tantangan buat seluruh masyarakat ASEAN untuk berebut pekerjaan dan untuk bertahan hidup.

Dibandingkan dengan lulusan perguruan tinggi negara ASEAN lain, lulusan kita masih kalah daya saing dengan negara tetangga. Bila dibandingkan di tahun 1970-1980-an, negara seperti Malaysia sangat jauh tertinggal dari kita, tetapi saat ini justru Malaysia, Thailand, Singapura, bahkan Vietnam jauh berada di atas kita.

Kesan pemerintah untuk memaksakan MEA 2015 adalah imbas dari diliberalisasikannya semua sektor kehidupan bangsa ini, mulai dari energi, pangan, infrastruktur, dan sektor lainnya, dikarenakan MEA merupakan agenda neolib untuk mendorong perdagangan bebas berskala kawasan.

Pemerintah seakan dan sepertinya lupa dengan amanat konstitusi negara ini yaitu Pasal 27 UUD 1945 bahwa, “Tiap-Tiap Warga Negara Berhak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan”.

Oleh karena MEA 2015 adalah kehendak pemerintah yang tak bisa ditawar lagi, maka kebijakan untuk memproteksi lulusan kampus dalam negeri dengan memberikan “Privilege” tertentu menjadi sebuah keharusan. Kita tidak menginginkan lulusan perguruan tinggi dalam negeri menjadi penonton di tanah airnya sendiri, menyaksikan lulusan luar negeri menjadi “Tuan” di negara ini.

Salam Gotong Royong
Vivin Sri Wahyuni (Ketum LMND)

Comments are closed.