Lauddin Marsuni: Perppu Untuk Negara Dalam Keadaan Genting

Prof Dr H Lauddin Marsuni (fajar.co.id)
Prof Dr H Lauddin Marsuni (fajar.co.id)

Jakarta — Pakar Hukum Tata Negara Profesor Lauddin Marsuni mengatakan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) hanya bisa di keluarkan apabila negara ini dalam keadaan genting.

“Negara Indonesia saat ini tidak dalam keadaan genting sehingga Perppu tidak bisa di keluarkan oleh Presiden walau itu kewenangannya,” kata Lauddin di Jakarta, Kamis (2/10).

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andi Djemma Sulawesi Selatan ini mengatakan analisis juridis sosiologis niat Presiden menetapkan Perppu atas UU Pilkada itu tidak bisa dilakukan langsung karena semua ada aturannya.

Perppu merupakan salah satu produk hukum yang dapat ditetapkan oleh presiden dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa, sebagaimana diatur pada Pasal 22 Ayat (1) UUD 45, Pasal 1 Angka 4 dan Pasal 7 Ayat (1) huruf c UU No 12 Tahun 2011 Ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurutnya, walaupun demikian kekuasaan atau kewenangan presiden untuk menetapkan Perppu itu juga harus memenuhi persyaratan yang bersifat materil yaitu apabila negara dalam keadaan kegentingan yang memaksa.

Memang dalam UUD 45 dan UU No 12 Tahun 2011 tidak memberikan rumusan atau tafsir yuridis tentang kategori hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana yang dimaksud.

Namun secara akademik dapat dirumuskan kegentingan yang memaksa sebagai berikut pertama adanya situasi bahaya atau situasi genting, kedua adanya situasi bahaya atau genting mengancam keselamatan negara jika pemerintah tidak cepat mengambil tindakan hukum konkret.

Selanjutnya, ketiga adanya situasi yang sangat mendesak sehingga diperlukan tindakan pembentukan hukum (UU) pemerintah tanpa menunggu mekanisme DPR RI.

Lauddin mengatakan, kaitanya dengan pemikiran yang saat ini berkembang agar presiden menetapkan Perppu sebagai solusi yuridis atas penolakan sebagian warga negara terhadap UU Pemilukada yang baru disahkan DPR RI dan belum masuk lembaran negara.

Analisis dari hal itu sebagai berikut, pertama UU Pemilukada adalah produk hukum yang merupakan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, kalau persetujuan bersama berarti presiden dalam hal ini pemerintah tidak memperhatikan azas-azas pembentukan peraturan perudang-undangan.

Akibat hal itu presiden mempermalukan lembaga sendiri, akibat kekurangan cermat dalam pembahasan dan persetujuan bersama.

Lanjutnya, kedua, UU yang ditetapkan tanpa persetujuan bersama adalah produk hukum bersifat cacat prosedur maka solusinya adalah perubahan. Ketiga, apakah saat ini Negara RI berada dalam ikhwal keadaan kegentingan yang memaksa, menurut pandang dirinya saat ini negara tidak dalam ihwal kegentingan yang memaksa.

“Untuk itu warga negara yang dirugikan hak konstitusional dapat menggunakan prosedur judicial review (hak uji materil) ke Mahkamah Konstitusi,” tuturnya.

Dikatakannya, konkretnya adalah syarat materil untuk menetapkan Perppu tentang perubahan atau penundaan UU Pemilukada tidak terpenuhi.

Sedangkan kejadian persetujuan DPR Tentang UU Pemilukada yang dilakukan melalui voting, yang berkaitan dengan substansi materi RUU, sebaiknya tidak terulang masa yang akan datang, yang mengundang penolakan warga negara.

Untuk maksud tersebut DPR melalui Panitia Khusus (Pansus) atau Panja memperbanyak rapat dengan pendapat dengan pemangku kepentingan. Demikian Lauddin.

Ant/GW

Comments are closed.