JIAD: Jokowi Jangan Pilih Menteri-Kapolri Intoleran

Aan Anshori (arrahmah.com)
Aan Anshori (arrahmah.com)

Bandarlampung — Presidium Jaringan Islam Anti-Diskriminasi (JIAD) mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak memilih menteri dalam negeri, menteri agama dan kapolri yang memiliki rekam jejak intoleransi, tidak sensitif keberagaman, dan takut menghadapi kelompok radikal-intoleran.

“Dalam 100 hari ke depan, pemerintahan Jokowi-JK perlu segera melakukan moratorium penyegelan rumah ibadah dan mengevaluasi keberadaan peraturan bersama menteri terkait pendirian rumah ibadah,” ujar Presidium JIAD Aan Anshori, saat dihubungi dari Bandarlampung, Senin (20/10).

Presiden Jokowi, ujar Aan lagi, perlu juga untuk segera mengakhiri diskriminasi layanan publik kependudukan yang selama ini masih dialami oleh pemeluk agama atau keyakinan non-mainstream (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu).

“Kami mengingatkan hal itu kepada Presiden Jokowi,” ujarnya lagi.

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden jusuf Kalla baru dilantik.

Sebelum akhirnya berjalan menuju Istana Merdeka dengan iringan pesta rakyat dan tradisi pisah-kenal presiden lama dan baru, Presiden Jokowi menyampaikan pidato inaugurasi. Dalam pidato politiknya yang pertama kali ini, Presiden Jokowi mengajak rakyat Indonesia bersatu padu mengakhiri perpecahan untuk bekerja keras bersama.

Selain komitmen mempertegas takdir Indonesia sebagai negara maritim, Presiden Jokowi berjanji pemerintahannya akan hadir memberikan pelayanan kepada rakyat.

Meskipun demikian, ujar Aan lagi, pidato tersebut tidak sekali pun memuat komitmen Jokowi terhadap jaminan kebebasan beragama.

Frasa “keberagaman”, “pluralisme”, “toleransi”, dan “perlindungan” serta “minoritas” tidak muncul dalam “kuliah tujuh menit” Presiden Jokowi itu.

“Dalam catatan kami, tidak kurang dari 430 buah gereja diserang sejak tahun 2004 hingga 2013. Telah terjadi lebih dari 650 tindakan intoleransi dalam lima tahun terakhir. Kasus yang mengemuka, GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia masih belum bisa ditempati meski keberadaannya sudah berkekuatan hukum tetap. Ratusan warga Syiah Sampang hingga kini belum bisa pulang kampung, begitu juga jemaah Ahmadiyah di Wisma Transito Mataram, Nusa Tenggara Barat,” demikian Aan Ansori.

Ant/BB

Comments are closed.