Korea Utara Tak Pantas Dibandingkan Dengan Indonesia

 

Pemohon sidang sengketa Pilpres dan juga capres dan cawapres Prabowo Subianto (kiri) didampingi Hatta Rajasa (tengah) didampingi tim kuasa hukum menghadiri sidang perdana sengketa Pilpres 2014 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (6/8). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 (PHPU Pilpres) itu mengagendakan penjelasan lisan dari pemohon. FORUM/Arief Manurung
Pemohon sidang sengketa Pilpres dan juga capres dan cawapres Prabowo Subianto (kiri) didampingi Hatta Rajasa (tengah) didampingi tim kuasa hukum menghadiri sidang perdana sengketa Pilpres 2014 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (6/8). FORUM/Arief Manurung

Jakarta, Forumkeadilan.com | Ucapan Capres Prabowo Subianto yang menyebut pemilu Korea Utara lebih baik dibandingkan pemilu di Indonesia menuai kontroversi. Kritik deras mengalir ke Prabowo. Sangat tak layak membandingkan pemilu Indonesia dan Korea Utara.

“Pemilu di Indonesia tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan kegiatan yang mirip “Pemilu” di Korea Utara, yang diumumkan hasilnya pada bulan Maret 2014 lalu,” kata Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Theofransus Litaay, Kamis (7/8).

Theo Litaay mengungkapkan 5 alasan perbandingan pemilu Indonesia dan Korea Utara. Pemilu Indonesia bagaimanapun lebih baik, berikut perbandingannya:

1) Pemilu Presiden di Indonesia adalah pemilu yang sesungguhnya, di mana pemilih secara bebas menentukan pilihan terhadap calon presiden yang lebih disukainya tanpa ada ancaman apapun. Kegiatan yang mirip pemilu di Korea Utara, bukanlah pemilu dalam arti sesungguhnya karena rakyat negara tersebut tidak bisa memilih calon yang disukainya, mereka hanya diijinkan untuk memilih antara “setuju” atau “tidak setuju” terhadap 1 (satu) nama yaitu Kim Jong-Un saja dan tidak ada nama calon lainnya.

2) Hasil pemilu di Indonesia mencerminkan realitas politik yang sesungguhnya, dimana ada 53 persen pemilih yang telah memilih calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Jusuf Kalla. Di Korea Utara, 100 persen pemilih menyatakan setuju kepada Kim Jong-Un dan tidak ada satu orang pun yang berani untuk berkata “tidak” terhadap putra Kim Jong-Il ini.

3) Pemilu di Indonesia adalah sebuah mekanisme demokrasi untuk memilih pemimpin secara demokratis. Di Korea Utara kegiatan pemilihan di atas bukanlah mekanisme demokrasi, melainkan alat kendali rejim pemerintahan untuk mengendalikan politiknya dan memeriksa kesetiaan pemilih terhadap rejim dari negara totaliter yang dikendalikan oleh partai tunggal yang berkuasa. Bahkan majalah The Economist mengemukakan bahwa pemilihan di Korea Utara lebih mirip sensus penduduk.

4) Partisipasi pemilu di Indonesia menunjukkan kebebasan pemilih untuk menggunakan ataupun tidak menggunakan hak pilihnya. Partisipasi pemilihan di Korea Utara diikuti oleh 100 persen rakyat karena adanya ancaman hukuman jika mereka tidak berpartisipasi.

5) Hasil pemilu di Indonesia diakui oleh dunia internasional dan semua lembaga internasional sehingga memiliki legitimasi politik yang kuat. Hasil pemilihan di Korea Utara tidak diakui oleh dunia internasional sebagai suatu proses demokrasi, melainkan rekayasa politik untuk memperkuat rejim kekuasaan Kim Jong-Un.

Dilain tempat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran (Unpad) Arry Bainus menilai pernyataan Prabowo hanya luapan rasa frustasi belaka.

“Kalau Prabowo ngomong lebih buruk dari Korea Utara, dia asal jeplak saja. Itu luapan emosi yang frustasi saja,” kata Arry.

Arry mengatakan tak ada penyelenggaraan Pemilu demokratis di negeri komunis Korea Utara. Suksesi kepemimpinan di negara itu dilakukan secara turun-temurun, terjaga dalam dinasti keturunan Kim.

“Di korut nggak ada Pemilu. Di sana itu hanya satu Partai Komunis, pemilihannya turun temurun, keturunan dinasti Kim,” katanya.

(dtk/Fk/am)

You might also like

Comments are closed.