KPK IKLAN

PICTURE: Pembentukan RUU Radio Televisi Republik Indonesia

Direktur Utama LPP RRI Niken Widiastuti (kiri) bersama Pimpinan Komisi I Tantowi Yahya dan Direktur TVRI Iskandar Achmad (kanan) menjadi pembicara dalam Forum Legislasi di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/7). Forum tersebut membahas RUU Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) sebagai kebutuhan untuk penguatan LPP (TVRI &RRI) dan memberi kesempatan bersaing dengan lembaga penyiaran lainnya. TVRI dan RRI merupakan lembaga penyiaran publik yang ditunjuk oleh UU No 32/2002 tentang Penyiaran. Pengajuan RUU RTRI sebagai RUU Insisiatif DPR tahun 2014 terdiri dari Naskah Akademik dan Draft RUU RTRI yang terdiri atas 15 bab dan 97 pasal. Sumber anggaran RTRI berasal dari APBN, uang jasa layanan berbayar, iklan layanan masyarakat, dan/atau sumber-sumber lain yang sah. RTRI miliki kewenangan penuh atas penyiaran publik untuk tingkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan siaran RTRI. FORUM/Arief Manurung
Direktur Utama LPP RRI Niken Widiastuti (kiri) bersama Pimpinan Komisi I Tantowi Yahya dan Direktur TVRI Iskandar Achmad (kanan) menjadi pembicara dalam Forum Legislasi di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/7). Forum tersebut membahas RUU Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) sebagai kebutuhan untuk penguatan LPP (TVRI &RRI) dan memberi kesempatan bersaing dengan lembaga penyiaran lainnya. TVRI dan RRI merupakan lembaga penyiaran publik yang ditunjuk oleh UU No 32/2002 tentang Penyiaran. Pengajuan RUU RTRI sebagai RUU Insisiatif DPR tahun 2014 terdiri dari Naskah Akademik dan Draft RUU RTRI yang terdiri atas 15 bab dan 97 pasal. Sumber anggaran RTRI berasal dari APBN, uang jasa layanan berbayar, iklan layanan masyarakat, dan/atau sumber-sumber lain yang sah. RTRI miliki kewenangan penuh atas penyiaran publik untuk tingkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan siaran RTRI. FORUM/Arief Manurung
Direktur Utama LPP RRI Niken Widiastuti (tengah) bersama Pimpinan Komisi I Tantowi Yahya (kanan) dan Direktur TVRI Iskandar Achmad (kiri) menjadi pembicara dalam Forum Legislasi di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/7). Forum tersebut membahas RUU Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) sebagai kebutuhan untuk penguatan LPP (TVRI &RRI) dan memberi kesempatan bersaing dengan lembaga penyiaran lainnya. TVRI dan RRI merupakan lembaga penyiaran publik yang ditunjuk oleh UU No 32/2002 tentang Penyiaran. Pengajuan RUU RTRI sebagai RUU Insisiatif DPR tahun 2014 terdiri dari Naskah Akademik dan Draft RUU RTRI yang terdiri atas 15 bab dan 97 pasal. Sumber anggaran RTRI berasal dari APBN, uang jasa layanan berbayar, iklan layanan masyarakat, dan/atau sumber-sumber lain yang sah. RTRI miliki kewenangan penuh atas penyiaran publik untuk tingkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan siaran RTRI. FORUM/Arief Manurung
Direktur Utama LPP RRI Niken Widiastuti (tengah) bersama Pimpinan Komisi I Tantowi Yahya (kanan) dan Direktur TVRI Iskandar Achmad (kiri) menjadi pembicara dalam Forum Legislasi di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/7). Forum tersebut membahas RUU Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) sebagai kebutuhan untuk penguatan LPP (TVRI &RRI) dan memberi kesempatan bersaing dengan lembaga penyiaran lainnya. TVRI dan RRI merupakan lembaga penyiaran publik yang ditunjuk oleh UU No 32/2002 tentang Penyiaran. Pengajuan RUU RTRI sebagai RUU Insisiatif DPR tahun 2014 terdiri dari Naskah Akademik dan Draft RUU RTRI yang terdiri atas 15 bab dan 97 pasal. Sumber anggaran RTRI berasal dari APBN, uang jasa layanan berbayar, iklan layanan masyarakat, dan/atau sumber-sumber lain yang sah. RTRI miliki kewenangan penuh atas penyiaran publik untuk tingkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan siaran RTRI. FORUM/Arief Manurung
Direktur Utama LPP RRI Niken Widiastuti (kiri) bersama Pimpinan Komisi I Tantowi Yahya dan Direktur TVRI Iskandar Achmad (kanan) menjadi pembicara dalam Forum Legislasi di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/7). Forum tersebut membahas RUU Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) sebagai kebutuhan untuk penguatan LPP (TVRI &RRI) dan memberi kesempatan bersaing dengan lembaga penyiaran lainnya. TVRI dan RRI merupakan lembaga penyiaran publik yang ditunjuk oleh UU No 32/2002 tentang Penyiaran. Pengajuan RUU RTRI sebagai RUU Insisiatif DPR tahun 2014 terdiri dari Naskah Akademik dan Draft RUU RTRI yang terdiri atas 15 bab dan 97 pasal. Sumber anggaran RTRI berasal dari APBN, uang jasa layanan berbayar, iklan layanan masyarakat, dan/atau sumber-sumber lain yang sah. RTRI miliki kewenangan penuh atas penyiaran publik untuk tingkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan siaran RTRI. FORUM/Arief Manurung
Direktur Utama LPP RRI Niken Widiastuti (kiri) bersama Pimpinan Komisi I Tantowi Yahya dan Direktur TVRI Iskandar Achmad (kanan) menjadi pembicara dalam Forum Legislasi di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/7). Forum tersebut membahas RUU Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) sebagai kebutuhan untuk penguatan LPP (TVRI &RRI) dan memberi kesempatan bersaing dengan lembaga penyiaran lainnya. TVRI dan RRI merupakan lembaga penyiaran publik yang ditunjuk oleh UU No 32/2002 tentang Penyiaran. Pengajuan RUU RTRI sebagai RUU Insisiatif DPR tahun 2014 terdiri dari Naskah Akademik dan Draft RUU RTRI yang terdiri atas 15 bab dan 97 pasal. Sumber anggaran RTRI berasal dari APBN, uang jasa layanan berbayar, iklan layanan masyarakat, dan/atau sumber-sumber lain yang sah. RTRI miliki kewenangan penuh atas penyiaran publik untuk tingkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan siaran RTRI. FORUM/Arief Manurung
You might also like

Comments are closed.