Pansus LKPJ Walikota Siantar Merasa Dirugikan

Suasana sidang LKPJ Walikota Siantar

SIANTAR – Sejumlah anggota DPRD Siantar kecewa karena tidak diberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait laporan keuangan Pemko Siantar 2013. Padahal, LHP itu sudah diterima pimpinan dewan.
“Harusnya hasil audit BPK itu sudah dibagi. Tapi sampai saat ini, belum juga. Karena kalau sudah ada sama kita, bisa kita pakai dalam membahas LKPJ, untuk dicocokkan,” ujar anggota DPRD Siantar dan juga Pansus, Maurit Fernando Siahaan, Jumat (30/5/2014).
Apalagi, kata Maurit, dalam pembahasan LKPJ, pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sering menyangkal ada temuan BPK di SKPD-nya masing-masing. Padahal, temuan BPK itu diyakini ada.
“Saat ditanya tentang temuan BPK, SKPD ngakunya nggak ada. Padahal yakin kita ada. Jadi Pansus dirugikan,” ucapnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Pansus DPRD untuk LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2013, EB Manurung. Dengan tegas Manurung menyatakan kesal dengan sikap pimpinan dewan yang tidak membagikan LHP BPK disaat Pansus sedang berjalan.
Sebab, EB Manurung sangat berharap dengan LHP BPK, untuk mempermudah Pansus dalam menjalankan tugasnya. Apalagi, dalam pembahasan LKPJ kali ini, waktu yang diberikan cukup sempit.
Padahal, lanjutnya, idealnya LHP BPK dahulu diterima DPRD dan disalurkan kepada anggota dewan, kemudian LKPJ diterima untuk dibahas oleh DPRD. Sebab, data dan angka di LKPJ perlu disusuaikan dengan hasil audit BPK. “LKPJ itu perlu disinkronkan dengan hasil LHP,” ujar EB Manurung. (Gunawan Purba)

You might also like

Comments are closed.