KPK IKLAN

Emir Moeis Tiga Tahun Penjara

Izederick Emir Moeis (PDIP) (sumber foto: nasional.news.viva.co.id)
Izederick Emir Moeis (nasional.news.viva.co.id)

Jakarta — Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Izederick Emir Moeis divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara penerimaan hadiah untuk memenangkan konsorsium Alstom Power Inc dalam tender Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tarahan Lampung 2004 dan dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dengan denda Rp150 juta subsider 3 bulan penjara.

“Memutuskan menyatakan terdakwa Izederik Emir Moeis terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif kedua pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp150 juta diganti kurungan 3 bulan penjara,” kata ketua majelis hakim Matheus Samiadji dalam sidang pembacaan vonis di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/4).

Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan yang diminta jaksa penuntut umum KPK yang meminta agar mantan Ketua Komisi XI itu dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan penjara.

Hakim menilai bahwa Emir terbukti menerima 357.000 dolar AS yang dikirimkan oleh Presiden Pacific Resources Inc Pirooz Muhammad Sarafi melalui rekening PT Artha Nusantara Utama (ANU) di bank Century yaitu pada 2005 sejumlah 164.750 dolar AS dan pada 2006 sejumlah 259.000 dolar AS, namun ada sejumlah 67.000 dolar AS yang kembali diberikan ke Pirooz dalam bentuk tiket pesawat maupun uang, sehingga jumlah total yang diterima Emir adalah 357.000 dolar AS.

Namun dua hakim anggota yaitu Afiantara dan Anas Mustaqim tidak menyetujui dakwaan tersebut (dissenting opinion).

“Hakim anggota 1 dan 2 tidak setuju dengan dakwaan alternatif kedua seperti yang diminta penuntut umum karena yang dinilai memenuhi adalah dakwaan pertama yaitu pasal 12 huruf b UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001,” kata hakim Afiantara.

Namun karena tiga hakim lainnya berpendapat dakwaan yang memenuhi adalah alternatif kedua, maka amar putusan menyatakan Emir bersalah berdasarkan pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas putusan tersebut, Emir menyatakan masih akan mempelajarinya.

“Kami akan pelajari lebih dulu putusan itu, tapi yang penting bukan waktu hukuman melainkan kebenaran itu sendiri dan kedaulatan hukum kita atas intervensi asing itu yang lebih penting,” kata Emir.

Sementara jaksa penuntut umum KPK juga menyatakan pikir-pikir.

Ant/FS/jotz

You might also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.