PKS: Ada Kepentingan Ekonomi-Politik Di Balik Kasus Impor Beras

Demo Tolak Beras Impor (antara)
Demo Tolak Beras Impor (antara)

Banjarmasin — Ketua Komisi Pertanian Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR-RI Habib Nabiel Al Musawa menduga, adanya kepentingan ekonomi politik pihak tertentu dibalik mencuatnya kasus beras impor.

Oleh karena itu penanganan kasus beras impor yang diduga ilegal jangan sampai berlarut-larut, dan harus segera tuntas sebelum Pemilu 2014, tandas politisi PKS tersebut dalam keterangan persnya kepada Antara Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Senin (10/2).

“Sebab mungkin saja melalui beras impor, untuk mengumpulkan modal menghadapi Pemilu. Karenanya pula berbagai cara mungkin saja dilakukan, termasuk penyelewengan izin impor beras premium dan mangakali peraturan impor,” lanjut politisi PKS asal daerah pemilihan Kalsel tersebut.

“Karena itu pula, penuntasan pengusutan sebelum Pemilu legislatif 2014 terhadap dugaan besar impor ilegal tersebut, penting, agar diketahui siapa dalangnya, dan dilakukan tindakan hukum yang tegas,” pintanya.

Anggota Komisi IV DPR-RI itu menyarankan, untuk mengusut dan menuntaskan kasus beras impor tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Repubik Indonesia (BPK-RI) bekerja sama dengan semua pihak, termausk aparat penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

“Bahkan mungkin akan lebih baik lagi, kalau bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kasus beras impor tersebut cepat tuntas dan tidak di petieskan seperti kasus yang sudah-sudah,” tandas alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) Jawa Barat itu.

Mengutip data dari Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), wakil rakyat yang menyandang gelar insinyur dan magister bidang pertanian itu mengungkapkan, kasus impor beras Vietnem mencapai 16.000 ton.

“Kasus dugaan beras impor ilegal tersebut, kini sedang dalam penyelidikan BPK-RI, guna memastikan apakah sesuai prosedur atau tidak,” lanjut wakil rakyat dari PKS yang kembali mencalon anggota DPR-RI lewat dapil Kalsel itu.

“Kita berharap, agar BPK-RI secara terbuka melaporkan hasil penyelidikan atau investigasi, sehingga publik juga bisa mengetahui, dan tak ada hal yang terkesan ditutup-tutupi,” demikian Habib Nabiel.

Ant/SHN/H005/BKW

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.