[Fokus] Perusahaan Daerah Dijepit Aturan Main

BOB PT Pertamina Hulu-PT Bumi Siak Pusako (kabarriau.net)
BOB PT Pertamina Hulu-PT Bumi Siak Pusako (kabarriau.net)

Majalah FORUM Keadilan Edisi 40 Thn 22

Kalau mau jujur bersaing, tak satupun perusahaan migas milik daerah di Riau yang tak bisa mengelola ladang minyak yang ada di Negeri Bumi Lancang Kuning itu. Tapi lantaran data yang tertutup serta monopoli listrik, hanya segelintir perusahaan daerah di Riau bisa masuk level operator. Sebut saja PT Sarana Pembangunan Riau yang mengelola Blok Langgak dan PT Bumi Siak Pusako yang mengelola Blok Coastal Plain Pekanbaru (CPP).

“Saya tak habis pikir soal data perminyakan di Negeri ini. Dikitdikit dibilang rahasia negara. Gimana daerah mau bisa ikut mengelola ladang minyak kalau fasilitas data tak ada?,” rutuk seorang petinggi perusahaan migas milik Pemprov Riau.

Memang, kata lelaki yang tak mau disebut namanya ini, secara pengalaman, perusahaannya belum punya. Tapi teknologi bisa dibeli. “Kita bisa mempekerjakan orang-orang berpengalaman di bidang itu. Tapi gimana kita bisa meyakinkan kalau syaratnya saja sudah perusahaan berpengalaman,” katanya jengkel.

Lihatlah gimana getolnya PT Riau Petroleum untuk ikut bersaing merebut pengelolaan Blok Siak pasca kontrak Chevron di ladang itu habis November tahun lalu. Ahmad Kurnai yang baru terpilih sebagai nahkoda perusahaan yang sudah berumur 12 tahun itu berani melakukan gebrakan sensasional dengan tekadnya mengelola minyak Blok Siak. Akhir 2012 Riau Petroleum sudah memasukkan permohonan ke Kementerian ESDM, bahkan ke Komisi VII DPR RI, untuk dapat mengelola Blok Siak itu. Sayang, tak ada respon positif.

Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa kuat modal investasi yang dimiliki oleh Riau Petroleum? Sebab kebutuhan dana investasi agar bisa disetujui pemerintah untuk mengelola Blok Siak diperkirakan mencapai USD 100 juta. Jumlah ini untuk menyokong operasional selama 3-5 tahun pertama.

Tak hanya peluang ikut mengelola migas saja yang kena jepit. Pemerintah Riau sendiri pun tak bisa berbuat banyak apabila sudah bicara soal minyak Riau. Sebab sampai sekarang Dinas Pertambangan Riau saja tak dilibatkan me-lifting hasil minyak yang ada. Sudah itu, teramat sulit mencari orang Riau yang tahu tentang Cost Recovery, Cost Revenue, Kontrak Penguasaan Wilayah Blok, Jumlah Minyak yang di-lifting, Kapan di-lifting, Investment Credit, First Tranche Petroleum (FTP), Domestic Market Obligation (DMO), Pembagian Keuntungan Gas (Profit gas Split), Indonesia Crude Price (ICP) dan data penting lainnya.

Maka Duri Institute kemudian meragukan sistem bagi hasil yang selama ini ada. Itu lantaran sampai sekarang, Riau tak pernah mengerti blueprint migas yang ada di daerahnya. Bahkan pembagian dana bagi hasil (DBH) migas pun masih menyisakan tanda tanya besar. Sebab kabupaten/kota yang masih berada di provinsi yang sama juga mendapat bagian 6,2 persen. Sementara, daerah penghasil harus menanggung hutang ekologis akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas.

Apes memang.

Abdul Aziz (Pekanbaru)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.