KPK IKLAN

Jaksa Tak Kunjung Kapok Diciduk KPK (II)

Jaksa Subri (liputan6.com)
Jaksa Subri (liputan6.com)

 (Majalah FORUM Keadilan edisi 34 Tahun XXII)

Kita tinggalkan saja apa yang menyebabkan jaksa seperti Subri tak kapok menerima suap. Perkara apa sebenarnya yang diurus Lucita dan dibantu Subri sehingga keduanya tertangkap KPK. Berdasarkan penelisikan FORUM, kasus yang menjadi pangkal persekongkolan Subri cs dan Lucita dkk – berpatokan pada istilah Bambang Subri tak sendiri menerima suap dan Lucita tak bekerja sendirian menyuap – adalah sengketa tanah di Selong Belanak, Lombok Tengah.

Sengketa tanah seluas 2.200 meter persegi di daerah kawasan wisata tersebut sudah ranah hukum perdata dan pidana. Semuanya berawal dari laporan Presiden Direktur PT Aan, Bambang W Soeharto, terhadap Along alias Sugiharto, ke Polres Praya. Sertifikat yang dituduh palsu itu adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.99 tanggal 10 April 2003. Alasannya, sertifikat itu berada di atas HGB No.4 Selong Belanak milik PT Aan yang terbit tahun 1997.

Kasus pemalsuan sertifikat oleh Along ini sudah sampai di Pengadilan Negeri Praya. Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Praya yang dipimpin Subri, beberapa waktu lalu, telah mengajukan surat tuntutan terhadap Along kepada majelis hakim. Dalam surat tuntutan itu, JPU Kejari Praya mengajukan tuntutan hukuman dua tahun kepada Along. Pengadilan menurut agenda akan mengeluarkan putusan 9 Januari 2014 mendatang.

Nah diduga uang yang diterima oleh Subri dari Lucita di Pantai Senggigi saat OTT tersebut adalah uang terima kasih atau gratifikasi dari PT Pantai Aan. Lucita sendiri tercatat sebagai salah satu direktur yang dipimpin Bambang di PT Aan. Pemberian uang itu sebagai bayaran atau upah atau suap karena Kejari Praya yang dipimpin Subri telah mengajukan tuntutan bahwa Along terbukti melakukan pemalsuan sertifikat.

Sumber FORUM menyebutkan bahwa tindakan PT Pantai Aan termasuk praktik tak sehat yang jamak terjadi dalam proses peradilan di negeri ini. Sebagai pelapor dan korban dalam laporan kasus pemalsuan sertifikat SHM No.99/2003 tersebut, PT Pantai Aan tentu berkepentingan agar kasus yang dilaporkan terbukti di pengadilan. Dengan terbuktinya Along melakukan pemalsuan, sengketa perdata hak atas lahan itu akan lebih mudah dimenangkan PT Pantai Aan.

Bila lahan 2.200 meter persegi yang disertifikat Along itu memang berada di atas HGB PT Aan, maka tindakan Lucita adalah bagian dari strategi PT Aan mengamankan kasus mereka yang dalam proses peradilan. Dimana pihak yang terlibat adalah polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut dan hakim sebagai pengadil. “Bahasa halusnya, PT Pantai Aan sebenarnya ingin mengamankan kasus itu agar terbukti tanpa ada intervensi dari lawan,” jelas sumber itu.

Tindakan proaktif pelapor melakukan ‘pengawalan’ seperti ini biasanya bila yang menjadi terlapor dalam laporan itu biasanya juga diduga lihai mengakali proses peradilan. Dalam kasus ini apakah Along termasuk pihak yang ditengarai PT Aan sebagai lawan yang lihai mengakali proses peradilan sehingga harus mengeluarkan biaya pengawalan?

Entahlah. Menurut informasi, pihak Along sebenarnya juga tak bersih-bersih amat dalam mengikuti proses peradilan tersebut. Along disebut-sebut pernah mengerahkan massa untuk berdemonstrasi untuk mendesak majelis hakim Pengadilan Negeri Praya agar mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Dalam perjalanannya, Ketua Majelis Hakim Sumedi kemudian akhirnya menangguhkan penahanan Along.

Pengawalan kasus pemalsuan sertifikat ini juga diyakini sebenarnya tak hanya dilakukan di kejaksaan sebagai penuntut umum. PT Aan diyakini juga sebenarnya juga melakukan pengawalan ketika kasus itu dilaporkan oleh PT Aan ke Polres Praya. Apakah ‘pengawalan’ itu melalui dana bantuan atau tidak, hanya PT Aan yang tahu. Fakta yang pasti keberadaan dana ‘pengawalan’ hanya terungkap saat proses di kejaksaan melalui OTT KPK.

Nah.

 

You might also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.