Jaksa Tak Kunjung Kapok Diciduk KPK (I)

Jaksa Subri (liputan6.com)
Jaksa Subri (liputan6.com)

Majalah FORUM Keadilan edisi 34 Tahun XXII

Syamsul Mahmuddin

KPK menangkap lagi oknum jaksa saat menerima suap dari pelapor sebuah kasus hukum. Kali ini menimpa Kepala Kejari Praya Lombok Tengah. Ini adalah jaksa ketiga yang terkena OTT KPK selama kurang lebih dua tahun kepemimpinan Jaksa Agung Basrief Arief. Apa penyebabnya?

Sabtu, 14 Desember 2013. Malam baru saja merangkak naik di Pantai Senggigi Lombok. Lucita Ani Razak tampak keluar dari hotelnya. Perempuan itu terlihat pergi ke suatu tempat untuk menemui seseorang yang baru saja datang. Tidak terlalu lama kemudian, Direktur PT Pantai Aan tersebut, terlihat kembali ke hotelnya menginap bersama seorang lelaki berperawakan gempal.

Lelaki berperawakan gempal yang dijemputnya itu adalah seorang jaksa. Namanya Muhammad Subri. Jaksa golongan IV-A tersebut adalah Kepala Kejaksaan Negeri Praya Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Keduanya tidak sadar bahwa beberapa pasang mata yang menyaru sebagai pengunjung terus mengawasi mereka saat masuk hotel dan menuju kamar yang sudah ditempati Lucita tersebut.

Malam semakin beranjak jauh. Namun malam Minggu yang semestinya indah tersebut ternyata tak berakhir manis bagi Subri dan Lucita. Namun berujung kelu sepahit empedu. Pasalnya, tidak terlalu lama sepasang insan berlainan jenis itu masuk ke dalam kamar, sekitar pukul 19.15 WITA atau pukul 18.15 WIB datanglah sejumlah petugas anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggerebekan.

Keduanya tidak bisa berkutik. Dalam kamar tersebut petugas anti rasuah tersebut menemukan 164 lembar uang pecahan seratus dolar Amerika Serikat dengan nilai total 16400 dolar atau sekitar Rp 190 juta. Selain itu ditemukan juga uang dalam berbagai pecahan rupiah. Mulai dari seratus ribu rupiah sampai pecahan dua puluh ribu rupiah dengan nilai total Rp 23 juta.

Penggerebekan di kamar hotel itu adalah puncak dari serangkaian pengintaian dan penyadapan selama sepekan yang dilakukan oleh KPK terhadap Subri dan Lucita. Uang total Rp 213 juta dalam kamar berikut tas ‘luis vuitton’ yang tergeletak di ranjang dijadikan barang bukti suap. Malam itu juga Subri dan Lucita diangkut petugas dan diinapkan untuk sementara di Rutan Polres Mataram. “Ia nangis saat dibawa,” bisik seorang petugas.

Malam itu juga Jaksa Agung Basrief Arief langsung diberitahu oleh Ketua KPK, Abraham Samad, bahwa KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Kejari Praya Muhammad Subri. Pemberitahuan itu disampaikan oleh pimpinan KPK saat proses OTT berlangsung. Dan praktis malam itu juga pimpinan kejaksaan sudah mengetahui bahwa ada salah satu anggota mereka yang tertangkap basah menerima suap.

Malam Minggu itu juga Basrief langsung memberitahu para pembantunya bahwa ada jaksa yang ditangkap oleh KPK karena menerima suap. Salah satu yang diberitahu adalah Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Adjat Sudradjat. Adjad kemudian bersama dengan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum), Setia Untung Ari Muladi, langsung mencoba berkoordinasi dengan pihak KPK.

Subri dan Lucita sendiri hari Minggu paginya langsung dibawa sebagian petugas KPK dari Mataram ke Jakarta. Sebagian anggota tim penyelidik yang melakukan OTT tetap berada di Lombok. Mereka diperintahkan untuk melakukan serangkaian tindakan penggeledahan sebagai pengamanan terhadap barang bukti. Termasuk menuju Kejaksaan Negeri Praya untuk melakukan penggeledahan.

Subri dan Lucita bersama anggota KPK yang menangkapnya sampai di Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan sekitar pukul 07.30 WIB. Sesampai di Gedung KPK keduanya langsung diperiksa intensif oleh tim penyelidik. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan intensif dan ekspose (gelar) perkara, status terduga keduanya lalu naik menjadi tersangka seiring naiknya status penyelidikan menjadi penyidikan.

Setelah status Subri dan Lucita dinaikkan menjadi tersangka, Minggu siangnya KPK dan Kejaksaan Agung melakukan jumpa pers bersama. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto didampingi Juru Bicara KPK Johan Budi. Sedangkan Adjat Sudradjat didampingi Untung. Bambang sebagai sahibul bait mengumumkan bahwa pihaknya telah melakukan OTT terhadap Subri yang menerima suap dari Lucita untuk pengurusan kasus pemalsuan sertifikat tanah.

“Berdasarkan pemeriksaan 1 X 24 jam, tim penyidik yakin menemukan bukti permulaan yang cukup berupa terjadinya Tipikor berupa pemberian atau penerimaan suap atau hadiah dari LAR (Lucita) yang sedang beperkara kepada SUB (Subri) selaku oknum Kejaksaan Negeri Praya terkait pengurusan perkara. Sehingga dapat diminta pertanggungjawaban,” ujar Bambang dalam konferensi pers tersebut.

Bambang mengatakan KPK menemukan sejumlah uang dolar AS dan rupiah. Uang rupiah ditemukan di sebuah dompet berbahan kain warna cokelat, dolar di sebuah tas kulit. KPK menduga Subri sebagai penerima gratifikasi dan Lucita sebagai pemberi suap tak bermain sendiri. Subri diduga tidak sendiri menerima uang suap. Begitu juga Lucita tidak sendiri memberikan suap.

“LAR bersama-sama dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU Tipikor jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP. SUB dan kawan-kawan selaku penerima hadiah dijerat pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 dan pasal 11 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” tambahnya seraya mengingatkan bahwa pihaknya masih mengembangkan siapa saja jaksa yang menerima suap dan siapa saja pelaku selain Lucita yang memberikan suap.

Pengumuman penangkapan Jaksa Muhammad Subri ini tentu saja membuat publik prihatin. Kok jaksa tidak kapok-kapok. Maklum ini untuk kali ketiganya jaksa ditangkap KPK karena menerima suap sejak 2011 silam. Sebelumnya tahun 2011, Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejari Cibinong Sistoyo ditangkap saat menerima suap. Beberapa bulan sebelumnya jaksa di Tangerang bernama Dwi Seno Wijanarko juga diciduk karena rasuah.

Salah satu yang prihatin itu adalah Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Menurutnya, semestinya sejak jaksa Urip Tri Gunawan ditangkap KPK pada 2008 silam, para jaksa mestinya mawas diri. Apalagi setelah Urip, dua orang lagi jaksa juga ditangkap karena hal serupa. “Kok tak kapok-kapok walau hampir saban tahun sejak 2011 ada jaksa diciduk karena menerima suap,” ujarnya, Senin pekan lalu.

Hal senada juga dikatakan peneliti dari Indonesia Corruption Wacth (ICW), Tama S Langkun. Ia mendesak Jaksa Agung Basrief Arief dan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Mahfud Manan agar bekerja lebih baik. Termasuk lebih teliti dalam proses seleksi dan rekrutmen jabatan strategis di kejaksaan. “Jaksa yang bermasalah jangan diberikan kesempatan promosi jabatan strategis,” katanya kepada wartawan, Selasa pekan lalu.

Soal yang dikatakan Tama ini memang sering disorot menjadi salah satu penyebab tidak kapok-kapoknya jaksa melakukan praktik suap tersebut. Kejaksaan sering abai dan tidak memperhatikan rekam jejak (track record) para jaksa yang dipromosikan di posisi-posisi strategis di setiap level kepemimpinan. Mulai dari kepala seksi, kepala kejaksaan negeri, kepala kejaksaan tinggi sampai dengan jaksa agung muda.

Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, saat berbincang dengan FORUM beberapa waktu lalu, sudah mengingatkan adanya fenomena demoralisasi ini. Salah satu pemicunya karena banyaknya jaksa bermasalah dan diduga ‘memainkan’ kasus hukum yang justru dipromosikan Jaksa Agung. Sedangkan jaksa bersih malah disingkirkan. Akibatnya, jaksa-jaksa muda berpikir untuk apa menjaga perilaku bila itu tak menentukan karier.

(bersambung)

You might also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.