Presiden dan Ombudsman Tegur Pemeriksa Notaris

Mawar Menunjukkan surat dari Setneg. (ist)
Mawar Menunjukkan surat dari Setneg. (ist)

Jakarta, FK – Akibat terbitnya dua keputusan berbeda pada perkara yang sama oleh Majelis Pemeriksa Notaris Pusat (MPPN) dalam perkara keabsahan Akta Perjanjian Jual Beli No 1 tanggal 28 November 2005, mendapat sorotan banyak pihak. Presiden dan Ombudsman bahkan mengeluarkan surat permintaan penelusuran lebih lanjut.

Kepala Kepala Biro Administrasi dan Sistem Informasi Laporan Komisi Ombudsman, Budiono Widagdo mengiyakan kalau pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Kemenkumham terkait pelaporan itu. Sejauh ini sedang menunggu klarifikasi dari MPPN. “Hal ini sudah masuk ke ranah hukum. Para pihak sudah dihubungi termasuk pelapor,” ujarnya.

Sementara menurut pelapor Mawar Ina Simatupang, dari presiden sudah ada tanggapan berupa teguran lewat surat yang dikeluarkan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia melalui surat nomor B-2186/Kemsetneg/D-3/SR.04.06/09/2013 tanggal 6 September 2013. “Tapi sampai sekarang belum ada tanggapan,” kata Mawar Senin (25/11/2013)di Jakarta.

Hal ini terkait keluarnya dua putusan dalam satu perkara yang sama. Putusan pertama MPPN yakni Nomor 04/B/Mj.PPN/2012 yang menyatakan Dyah Susilowati selaku notaris yang bertugas Karawang telah mengeluarkan Akte yang tidak sah, sesuai keputusan MPW Jabar No 03/PTS/ MPWN.Prov/Jabar/I/2012. Sementara dari putusan kedua MPPN Nomor 07/B/Mj.PPN/V/2013 malah menyatakan Dyah tak bersalah dan menganulir keputusan  MPW Jabar. “Seharusnya taat azas nebis in idem. Saya punya bukti kalau Dyah salah,” tambah Mawar.

Menurutnya, hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Karawang dan Majelis Pengawas Wilayah Jabar Dyah dalam menandatangani akta bukan pada tanggal, jam dan tempat yang sama seperti tertera di akta. Terlebih tanda tangannya berbeda dengan specimen yang dimiliki Direktorat Jenderal Adsminitrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.

“Akta itu dibuat dengan dengan tidak dihadiri oleh seluruh pihak dan tidak dibacakan, tidak ada saksi yang hadir. Selain itu, tempatnya berbeda. Dia katanya kantor di Jalan Komplek Indah Aru, Cikampek tapi ternyata itu tempat supermarket Alfamart. Dia bilang pindah ke Jl Haji Juanda, Kotabaru tapi belum melaporkan perpindahan itu. Sampai saya tanyakan ke INI (Ikatan Notasris) Karawang juga tidak ada keterangan pindah kantor,”  papar dia.

Lebih lanjut, pada putusan MPPN kedua disebutkan perkara ini banding dari No.07/Banding/MPPN/V/2012 tanggal 20 Mei 2012 itu berbeda denan nomor perkara sebenarnya, yakni M.02/Banding/MPPN/V2012 tanggal 8 Juni. “Anehnya lagi dalam putusan pertama dan kedua yang beda itu ada majelis pemeriksa yang sama, yaitu Winanto Wiryomartani. Bagaimana bisa dia mengeluarkan putusan berbeda,” tanya Mawar. sdw

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.