Inilah Enam Kesimpulan Kesepakatan hasil Rapat Gabungan

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (kiri) Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq (tengah) bersama Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kanan)
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (kiri) Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq (tengah) bersama Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kanan)

ForumKeadilan – Hari ini Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II dan aparat keamanan.

Pertemuan itu bertujuan untuk membahas langkah ke depan, setelah aksi penyadapan yang dilakukan Australia. Ada enam poin kesimpulan yang mereka sepakati dari rapat tersebut.

“Ini sejarah buat Komisi I DPR menggelar rapat gabungan lintas mitra Komisi. Seperti Kapolri, walaupun suratnya terlambang bisa ikut menghadiri pertemuan. Ada enam kesimpulan,” kata Ketua Komisi I, Mahfud Siddiq di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11).

Berikut enam poin kesimpulan hasil rapat gabungan tersebut:

Pertama, Komisi I DPR RI memberikan apresiasi terhadap sikap pemerintah RI yang keras dan tegas atas aksi penyadapan yang dilakukan oleh negara Australia terhadap sejumlah pejabat tinggi di Indonesia.

Kedua, Komisi I DPR RI meminta pemerintah Indonesia untuk tetap konsisten terhadap enam langkah roadmapyang telah dirumuskan dengan memastikan posisi tawar dan capaian-capaian Indonesia

Ketiga, Komisi I DPR RI mendesak pemerintah RI untuk melakukan percepatan penggunaan sistem persandian di semua lembaga negara dan kantor perwakilan RI di luar negeri, termasuk dalam pengamanan komunikasi bagi VVIP

Keempat, Komisi I DPR RI menegaskan perlunya dilakukan penataan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan telekomunikasi yang menjamin kebutuhan keamanan dan kepentingan nasional Indonesia.

Kelima, Komisi I DPR RI mendukung penuh pemerintah RI untuk segera mengembangkan sistem pertahanan dunia maya (cyber defence) dan memiliki satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, inteligen dan luar negeri

Keenam, berkenaan poin lima di atas, Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menhan, Menlu, Kapolri, Menkominfo, Kepala BIN, Kepala Lemsaneg serta Mensesneg merekomendasikan kepada Menkominfo untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus. FK/Arief Manurung

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.