Antisipasi Gugatan Pedagang, PD Pasar Jaya Gandeng Kejati DKI

Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis (sofyan/Forum Keadilan)
Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis (sofyan/Forum Keadilan)

Jakarta, FK — Sejumlah masalah hukum yang dihadapi PD Pasar Jaya DKI terhadap 135 pasar dibawah penggelolaan perusahaan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta. Membuat Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis harus memutar otak.

PD Pasar Jaya DKI pun membuat nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta terkait Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Djangga Lubis mengakui pihaknya selalu menemui kendala terkait masalah hukum, dengan 135 pasar dibawah manajemen PD Pasar Jaya.

“MoU ini sangat penting, mengingat permasalahan hukum yang dihadapai PD Pasar Jaya cukup banyak,” jelas Djangga Lubis disela-sela acara penandatangan MoU di Kejati DKI, Rabu (20/11).

Dia melanjutkan, dengan adanya MoU ini maka pihak PD Pasar Jaya sedikit lebih percaya diri dan tenang karena bisa bekerja sama dengan Kejati. Sehingga, penanganan masalah hukum bisa segera ditindaklanjuti.

“Kami digugat oleh Blok A Tanah Abang karena menghentikan kontrak secara sepihak, padahal yang melakukan pelanggaran adalah pengelola Blok A,” tegasnya.

Selain permasalahan Tanah Abang, pihaknya juga selalu bermasalah dengan revitalisasi pasar yang kerap dilakukan, biasanya pedagang enggan pindah dan selalu melakukan gugatan.

“Kami berharap, dengan adanya MoU semua masalah hukum yang kami hadapi juga tidak lagi menjadi kendala,” tegasnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta M Adi Toegarisman menegaskan, salah satu pokok tugas dari kejaksaan tinggi adalah penanganan masalah di bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

Setelah adanya MoU ini Adi dan jajaran menyatkan bakal segera bergerak, tidak ingin berpangku tangan.

“Kami ingin segera bergerak. Jadi jangan cuma seremonial saja. Segera berikan surat kuasa,” tegasnya.

sofyan/jotz

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.